DPRD Minta Agar Pemkab Prioritaskan BPJS Bagi Warga Miskin

FOTO : Rapat Pembahasan PPAS, Selasa (12/11/2019), DPRD kritisi kinerja Dinas Kesehatan Barsel.

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – DPRD Barito Selatan meminta agar Pemerintah Daerah setempat, benar-benar memprioritaskan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung dari Anggaran Daerah, ditujukan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Saran dan pertanyaan terkait program tanggungan BPJS Kesehatan ini, dilontarkan pertama kali oleh anggota Komisi III DPRD, Idariani pada rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel Tahun 2020 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Komisi III dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (12/11/2019).

Politisi Partai Demokrat ini, ia mempertanyakan mengenai jumlah plafon anggaran dalam program BPJS Dinas Kesehatan yang senilai Rp.10 miliar lebih untuk tahun 2020 mendatang.

Dikatakannya, apakah jumlah tersebut tetap merupakan pembiayaan program UHC ataukah ada program baru yang akan digulirkan oleh Dinkes terkait tanggungan BPJS kesehatan

“Apakah anggaran sebesar itu, merupakan untuk melanjutkan program UHC ataukah ada program lain yang akan digulirkan oleh Dinkes terkait menanggung biaya BPJS kesehatan bagi masyarakat Barsel ini. Dan apakah dana sebesar itu cukup untuk program UHC, sedangkan sekarang kan iuran BPJS naik?” pertanyakannya.

Pasalnya, selama ini ia menilai bahwa pembiayaan BPJS kesehatan melalui program UHC yang dilaksanakan oleh Pemkab banyak tidak tepat sasaran, sebab terlalu banyak warga yang bahkan tergolong mampu untuk ikut dalam program BPJS Kesehatan mandiri, pun diikut sertakan dalam program UHC.

Hal tersebutlah, yang kemudian menurut Idariani lagi, yang menyebabkan beban hutang daerah membengkak, karena terutama pada tahun 2018 UHC membebani APBD senilai Rp.24 miliar lebih.

“Apalagi saat ini, APBD kita tidak boleh berhutang lebih daripada 3,5 persen, jadi saya minta agar Dinkes dengan dana yang ada harus bisa membuat program jaminan kesehatan yang baru untuk mengganti UHC, agar yang ditanggung BPJS-nya oleh Daerah adalah benar-benar orang yang membutuhkan,” sarankannya.

Sepakat dengan Idariani, Anggota Banggar DPRD, Ideham, juga menolak BPJS Kesehatan dilanjutkan melalui program UHC. Ia menerangkan, bahwa berdasarkan hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) yang pernah dibentuk oleh DPRD periode 2014-2019 lalu, bahwa anggaran sebesar Rp.8 milyar per tahun, itupun sebenarnya sudah cukup untuk menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat Barsel, asalkan tepat sasaran.

“Saya sepakat dengan Saudara Idariani, jadi saya sarankan, agar dinas terkait seperti Dinkes dan DSPMDes, melakukan pendataan ulang terkait penerima BPJS Kesehatan dari pembiayaan Daerah ini, apabila akan melaksanakan program UHC ataupun program baru, agar nanti anggaran ini tepat sasaran. Jangan ada lagi orang yang berkemampuan seperti PNS ataupun swasta, menerima pembiayaan ini, apalagi program ini kan khusus untuk kelas 3,” ingatkannya.

Lanjut Ideham, perlu adanya pemuktahiran data penerima, selain untuk memvalidasi sasaran penerima, juga bermanfaat untuk mengurangi protes masyarakat yang sebelumnya masuk dalam daftar penerima, kemudian dikeluarkan dari tanggungan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Saya pernah mendengar protes warga, bahwa ada kartunya tapi tidak aktif lagi karena dikeluarkan dari tanggungan pemerintah. Jangan sampai ada lagi seperti itu, makanya perlu adanya pendataan ulang itu,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Ir. HM. Farid Yusran, MM, meminta agar pihak Dinkes segera mencarikan solusi untuk memuktahirkan data mereka terkait jumlah penerima yang layak menerima bantuan BPJS kesehatan tersebut.

Karena berdasarkan data, bahwa masih ada 73.000 lebih jumlah penerima yang harus ditanggung oleh Pemerintah melalui pendanaan anggaran daerah. Sedangkan menurut dia, jumlah orang yang benar-benar masuk dalam kategori miskin dan layak menerima bantuan di Barsel ini, tidak sampai sebanyak itu.

“Coba sesuaikan lagi data dan anggarannya, tidak mungkin masyarakat miskin di Barsel sampai sebanyak itu! Pak Sekda, janganlah ditanggung, Ketua DPRD janganlah ditanggung pakai BPJS ini, tapi benar-benar masyarakat yang membutuhkan saja yang harus kita tanggung,” ingatkannya.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati bahwa jumlah masyarakat yang ditanggung BPJS kesehatannya oleh Pemerintah, adalah sebanyak 20.000 sampai 25.000 saja, dan akan dilakukan pendataan ulang, agar pembiayaannya benar-benar tepat sasaran. (Petu)