DPRD : Dinkes Kerja Apa Selama Ini?

FOTO : Rapat Pembahasan PPAS, Selasa (12/11/2019), DPRD kritisi kinerja Dinas Kesehatan Barsel.

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – DPRD Kabupaten Barito Selatan menilai bahwa Dinas Kesehatan setempat belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka selama ini.

Anggota Komisi III DPRD Barsel, Idariani, mempertanyakan terkait kinerja kerja pihak Dinkes setempat, yang dinilainya belum maksimal dan bahkan cenderung lalai dalam menjalankan tugas.

Kritikan itu, dilontarkan oleh politisi Partai Demokrat tersebut, pada saat pelaksanaan rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel Tahun 2020, antara Komisi III bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat Komisi Gabungan DPRD, Selasa (12/11/2019).

Pasalnya, diterangkan oleh Idariani, berdasarkan hasil reses yang dilakukan oleh pihaknya beberapa waktu lalu, di Desa Penda Asem, Kecamatan Dusun Selatan contohnya, masih ditemukan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum tersentuh pembangunan, bahkan hal tersebut menyebabkan petugas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di desa-desa.

“Saya waktu reses kemaren, di Desa Penda Asem, ada Puskedesnya bangunannya bagus tapi atapnya bolong, jadi tidak bisa digunakan. Jadi saya bertanya-tanya, Dinkes kerja apa selama ini?” kritiknya.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota Banggar DPRD, Rusinah Andelen, yang mengusulkan bahwa ada dua fasilitas bangunan pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Dusun Selatan lainnya, yang juga perlu perhatian segera dari Dinkes.

“Saya juga mengusulkan segera dilakukannya pembangunan dan rehabilitasi bangunan Puskesdes dan Pustu di Desa Tanjung Jawa dan Teluk Mampun, yang kemaren pas reses kami lihat sendiri bahwa bangunan tersebut sudah banyak dimakan rayap,” usul Politisi Parpol Nasdem ini.

Sependapat dengan kedua rekannya, Anggota Banggar DPRD dari Partai PPP, Nurul Hikmah, bahkan menyayangkan kinerja Dinkes Barsel yang menurutnya masih belum maksimal.

Berdasarkan keterangan Nurul, selain fasilitas, Dinkes juga diminta agar sesegera mungkin memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait jumlah tenaga pelayanan kesehatan di desa-desa.

“Saya dari tadi mencari-cari biaya penambahan tenaga pelayanan kesehatan bagi desa-desa. Karena ada beberapa desa yang saya temui, bahkan belum memliki tenaga kesehatan. Seperti kemaren di Tanjung Jawa, masa hanya dilayani oleh satu orang bidan saja? jadi mau orang batuk, masuk angin, muntahber, semuanya berobat kepada bidan, itu bagaimana? Harusnya ini yang segera diperhatikan, agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa benar-benar terpenuhi,” tukasnya mencontohkan. (Petu)