Utang BLUD Dibayar Dinilai Jadi Biang Turunnya Mutu Layanan Kesehatan

Faktakalimantan.co.id - BUNTOK - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Zainal Khairuddin menyoroti bahwa masalah utang Badan Layanan

GTPPC-19 Diminta Akomodir Warga Belum Terdata Bansos
Apa Saja Target Kapolres Barsel yang Baru ?
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran di Desa Terusan

Foto : Ketua Komisi III DPRD Barsel, H. Zainal Khairuddin, SP.

Faktakalimantan.co.id – BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Zainal Khairuddin menyoroti bahwa masalah utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Jaraga Sasameh (RSJS) Buntok menyebabkan turunnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Oleh sebab itulah, Zainal menekankan bahwa Riksus menyangkut masalah ini harus dilakukan agar masalah utang RSJS bisa cepat terselesaikan, karena membuat banyak vendor obat-obatan dan alat kesehatan yang menolak bekerjasama dengan RSJS dan ini sangat mengganggu jalannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut.

Apalagi akhir-akhir ini, diakuinya, banyak laporan masyarakat yang masuk kepadanya, seputar pelayanan kesehatan di RSJS.

“Ada beberapa warga yang cerita kepada saya, bahwa RSJS sekarang banyak merujuk orang ke Rumah Sakit lainnya, karena ketidaktersediaan obat ataupun alat kesehatan di RSJS, padahal ini kan Rumah Sakit rujukan katanya,” beber Zainal, Rabu (13/10/2021).

“Contohnya ada yang kecamatan yang jauh-jauh itu mau cuci darah di RSJS, tapi karena terbebani utang makanya vendor tidak lagi mau menyediakan alat dan bahan untuk itu. Akhirnya pasien ini dirujuk ke rumah sakit lainnya, jadi terbebani biaya yang lebih besar karena harus tinggal di luar Barsel sementara pengobatan. Ini kan jadi beban bagi masyarakat,” tambahnya mencontohkan.

Padahal menurut dia, hal ini sudah berulang kali ditekankan oleh Legislatif dalam beberapa kali pertemuan RDP antara DPRD dan RSJS terkait utang BLUD.

“Padahal waktu beberapa kali RDP itu kita sudah sepakat, bahwa utang ini harus di Riksus BPK supaya tahu apa kegunaannya dan bisa segera diselesaikan masalahnya. Agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas politisi PPP ini.

Zainal juga membeberkan, bahwa berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari beberapa vendor, harga yang diberikan oleh vendor jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual yang diklaim oleh pihak RSJS kepada pihak BPJS Kesehatan.

“Ada vendor yang cerita contohnya Paracetamol, itu harganya dari mereka cuma Rp1.000 per kapeng, nah ternyata klaim dari BPJS itu harganya hampir Rp5.000 per kapeng. Jadi kan untungnya itu sangat besar, kalau dikelola dengan baik tidak mungkin rugi, tapi kenapa malah muncul utang BLUD itu?” bongkarnya.

“Bagaimanapun, kualitas pelayanan kesehatan ini sangatlah penting, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (tampetu/agg/hms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: