Bangun Jembatan Penghubung Rakumpit

FOTO : Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin.

Faktakalimantan.co.id – PALANGKA RAYA – Sampai saat ini transportasi air berupa jasa angkutan kelotok atau perahu masih diandalkan untuk menuju ke pusat ke Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya. Kondisi ini bukanlah tanpa sebab, mengingat hingga saat ini infrastruktur berupa jalan darat atau jembatan penghubung belum bisa dilakukan pembangunannya.

Terlepas dari itu semua, maka muncul harapan agar perlunya dibangun jembatan penghubung oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah daerah Kota Palangka Raya itu sendiri.

Menyikapi itu semua Walikota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, bahwa keinginan perlunya dibangun jembatan penghubung antar kelurahan di Kecamatan Rakumpit, memang sudah menjadi salah satu harapan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk bisa diwujudkan.

“Ini tentu keinginan dan harapan kita semua, akan tetapi untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukanlah hal mudah. Akan tetapi harapan akan selalu ada dan kami akan terus mengupayakan,” ucap Fairid saat ditanya terkait perlunya jembatan penghubung dibangun di Kecamatan Rakumpit tersebut.

Memang lanjut Fairid, saat kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Rakumpit, perlunya jembatan penghubung dibangun, menjadi salah satu poin usulan dari masyarakat yang sangat didambakan.

Namun begitu lagi-lagi ucap dia, upaya untuk mewujudkan harus terus dilakukan. Terutama memerlukan waktu serta proses yang panjang. Bahkan tidak bisa berjalan sendiri melainkan melalui sinergi dan koordinasi pada level pemerintahan yang lebih tinggi.

“Semua itu perlu waktu, bahkan yang terpenting adalah melihat dari sisi ketersediaan anggaran. Ya, sudah pasti membangun jembatan penghubung ini memakan biaya yang cukup besar. Jadi kita harus terus membangun koordinasi dalam mewujudkan,” katanya, Selasa (26/2/2020).

Ditanya apakah ada target khusus untuk merealisasikan jembatan penghubung di Kecamatan Rakumpit ini, maka berpulang dari upaya koordinasi di tingkat pemerintah daerah.

“Intinya tidak ada target, namun kami akan berupaya. Semuanya perlu waktu, perencanaan, koordinasi. Sebut saja secara teknis berbicara sumber-sumber pendanaan dari APBN atau lain sebagainya,” tutupnya. (yd/agg)