Terkait Kasus Bayi Meninggal Dunia, DPRD Janji Panggil Dinkes

FOTO : Ketua Komisi III DPRD Barsel, H. Zainal Abidin saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – Merasa prihatin, Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, H. Zainal Abidin berjanji akan segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, terkait meninggalnya bayi baru lahir di Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, yang diduga akibat kelalaian bidan, Sabtu (26/10/2019) lalu.

Kepada awak media, ia menyampaikan rencana pemanggilan terhadap Kepala Dinkes Barsel, guna mengkomunikasikan dan memberikan klarifikasi terkait kasus meninggalnya bayi dari pasangan Ridwan (25) dan Fitriah (21) itu.

Dijelaskannya, klarifikasi itu sangat penting, agar kasus ini jelas duduk permasalahannya seperti apa. Pasalnya, untuk sementara informasi yang pihaknya ketahui, hanya berdasarkan dari versi satu sisi, yakni korban saja.

“Kami merasa prihatin dan turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Maka dari itu, dalam waktu dekat kami akan memanggil dr. Djulita Kapalar, selaku Kepala Dinas Kesehatan guna memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Kita mau tahu bagaimana kejadian sebenarnya, itu bidannya seperti apa? karena ini kan hanya keterangan dari satu sisi saja, ayah si bayi,” jelasnya, ketika ditemui awak media di Kantornya, Selasa (5/11/2019).

Pemanggilan sendiri, dikatakan oleh pria yang akrab disapa Haji Zainal ini lagi, selain untuk meminta klarifikasi dari pihak dinas terkait, juga merupakan upaya untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, agar dikemudian hari tidak lagi terulang kembali kejadian serupa.

“Kita mau, nantinya kalaupun sudah dilakukan pertemuan dengan pihak Dinkes, harapannya kita bisa menemukan solusi yang baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM, juga sempat menjelaskan bahwa ada beberapa kasus di desa-desa di Barsel yang mengalami kurangnya pelayanan kesehatan. Dan hal tersebut, harusnya menjadi salah satu prioritas oleh legislatif maupun eksekutif, agar hal- hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa diberikan secara maksimal.

“Contohnya saja, ada beberapa desa yang masih tidak memilki tenaga kesehatan yang menetap tinggal di sana, karena fasilitas Puskesdes dan Pustunya serta sarana pendukung seperti air bersih dan listriknya tidak ada. Terutama desa dengan penduduk banyak, seperti desa Tanjung Jawa itu jumlah penduduknya ribuan, masa perawatnya satu dan bidannya satu saja yang bertugas disana, itu kan bukan kita saja yang harus memikirkannya tapi eksekutif juga harusnya memikirkan hal tersebut, kan begitu,” pungkasnya. (Petu)