Usulan Masyarakat Merata Disemua Bidang

FOTO : Rapat Paripurna Ke-XIII Masa Sidang Ke-III Tahun 2019, penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Barsel tahun 2019, di Graha Paripurna DPRD Barsel, Senin (4/11/2019).

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – Usulan masyarakat pada anggota DPRD Barito Selatan, sudah merata pada semua bidang pembangunan, tak terkecuali infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pada rapat paripurna Ke-XIII masa sidang Ke-III, DPRD Barsel, dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD di tiga Dapil pada tahun 2019, yang dilaksanakan pada Senin (4/11/2019) di Graha Paripurna DPRD Barsel.

Berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Muhammad Rizki Astrya Perdana Saleh sebagai perwakilan Dapil I, Kecamatan Dusun Selatan, Putri Siti Rohmawati sebagai perwakilan Dapil II, Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai (GBA) serta Jarliansyah sebagai perwakilan Dapil III, Kecamatan Karau Kuala, Dusun Hilir dan Jenamas. Diungkapkan bahwa dari sekitar 300 lebih usulan, ada sekitar 40 persen usulan di bidang infrastruktur, 30 persen di bidang pendidikan dan 30 persen di bidang sosial lainnya.

Dijelaskan oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM, kepada awak media seusai pelaksanaan rapat, bahwa dari beberapa usulan tersebut nanti akan dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni sangat priotitas, prioritas dan bukan prioritas.

Disimpulkan oleh DPRD, bahwa hal itu sangat penting untuk ditelaah secara teliti, terutama oleh pihak eksekutif agar pembangunan bisa tepat sasaran dan daerah tidak memberikan sesuatu yang mubazir kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang berpenduduk banyak.

“Hasil reses tadi banyak, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial, jadi itu yang bisa kami simpulkan. Ad beberapa kategori, yang utama itu sangat prioritas,” terangnya.

Ia kemudian menyarankan, ada beberapa usulan yang harusnya menjadi pertimbangan oleh Pemkab dalam mengelola anggaran daerah, untuk mencapai pembangunan yang tepat sasaran.

Lanjutnya, misalkan ada beberapa kasus yang menyebabkan petugas kesehatan tidak mau tinggal dan menetap di suatu desa, harusnya dicari tahu apa masalahnya.

“Ada suatu desa yang petugas kesehatannya tidak mau menetap disitu, bisa jadi karena fasilitasnya tidak ada. Misal, Puskesdes atau Pustunya rusak berat, atau bisa juga karena tidak ada air bersih, listrik atau lainnya yang membuat dia tidak bisa menetap disitu. Seperti ada desa yang petugas kesehatannya harus melayani kerumah-rumah penduduk, harusnya kan disediakan posnya. Ini kan bukan kita (DPRD, red) saja yang melihat, tapi eksekutif harusnya melihat itu,” tuturnya.

Tidak luput, ia juga mencotohkan, ada beberapa kasus di Barsel, dimana desa-desa dengan penduduk banyak, juga mengalami keterbatasan jumlah kesehatan. Sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan, karena ratio antara petugas kesehatan tidak mampu memenuhi permintaan jumlah penduduk yang banyak.

“Desa Tanjung Jawa itu kan penduduknya banyak, hanya kalah sedikit dari Desa Baru. Masa petugas kesehatannya hanya bidan satu dan perawat satu? Dibandingkan dengan Teluk Mampun, disitu hanya (penduduk, red) hanya empat ratusan, disitu (Tanjung Jawa) penduduknya ribuan. Artinya, kan harus ditambah tuh fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, seperti gitu,” contohkannya. (Petu)