MUARA TEWEH - Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetap dilakukan dengan tanpa mengabaikan rasa keadilan m
HADIR : Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batara mengikuti rapat paripurna ke-3 masa persidang III tahun 2019 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2019.
MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tetap dilakukan dengan tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat wajib pajak. Untuk itu, lanjutnya, maka perangkat daerah (PD) terkait bisa melakukan validasi data wajib pajak dan melakukan edukasi, baik secara langsung dan tidak langsung.
“Tetap lakukan terobosan-terobosan baru untuk menggali sumber-sumber pendapatan sehingga pendapatan daerah bisa meningkat,” ujar juru bicara Fraski PDI Perjuangan Henny Rosgiaty Rusli pada rapat paripurna.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran yang ada dan serapan anggaran harus sesuai target agar bisa memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah.
“Kami menyetujui Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2019 menjadi Perda APBD tahun 201. Semoga semua kegiatan dapat dilaksanakna dengan baik dan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Terpisah, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Benny Siswanto menyampaikan, fraksinya agar proyek multiyear diberikan kepada rekanan yang mengerjakan memang betul-betul padat alat, padat SDM dan padat modal agar proyek multiyear benar-benar bisa bermanfaar bagi masyarakat.
“Juga mengingat waktu pengerjaan di perubahan ini pendek, agar setiap PD bisa pengerjaannya tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan dengan baik dan yang terpenting adalah dana dapat terserap dengan maksimal dan lebih mengutamakan kualitas pekerjaan,” kata Benny. (sbi)
COMMENTS