Batara Alami Defisit Anggaran,Pemkab Dinilai Tidak Cakap Menganalisa Penerimaan Keuangan Pusat

Juru Bicara Fraksi PPP Wardhatun Nur Jamilah ketika menyampaikan pendapat di rapat paripurna.

FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,MUARA TEWEH – Juru bicara Fraksi PPP Wardatun Nur Jamillah mengatakan, pihaknya merasa kesulitan mengukur target kinerja yang akan dicapai oleh sebuah rencana program dan kegiatan Pemkab Batara. Alasanya, kata Wardhatun, penyajian dokumen RAPBD yang disampaikan ke dewan hanya menekankan angka-angka input, tidak memberikan informasi walapun hanya secara umum mengenai output.
Tidak itu saja, fraksi PPP tambahnya menilai eksekutif kurang cermat menghitung target anggaran tahun 2018. Sehingga defisit anggaran terus dialami secara beruntun dari tahun ketahun. Defisit anggaran semakin membesar pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal ini menandakan bahwa Pemkab Batara kurang cakap dalam menganalisa penerimaan keuangan dari pusat. Pemkab juga mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan atau stimulus dalam perekonomian, apabila kondisi ekonomi lesu,” ujarnya.
Lagi lanjutnya, fraksi PPP memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan yang telah menganggarkan beasiswa SD dan SMP, tetapi beasiswa ini harus tepat sasaran, jangan memberikan beasiswa kepada yang tidak seharusnya mendapatkan. “Kami juga mengingikan Dinas Pendidikan untuk menganggarkan beasiswa kepada SMA berprestasi yang tidak mampu, agar bisa melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi pada bidang-bidang ilmu yang dibutuhkan oleh daerah dengan perjanjian atau kontrak akan mengabdi pada daerah setelah lulus nantinya,” kata dia.
Fraksi PPP juga memberikan cacatan dalam pelaksanaan proyek multiyears harus dikerjakan dengan syarat yang ketat sesuai aturan, pengawasan melekat agar apa yang menjadi harapan masyarakat berkenaan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu dengan mutu yang sesuai dengan spesifikasi. “Untuk itu dalam memilih rekanan haruslah yang kridibel, bonafit dan frofesional,” jelasnya.
Selain itu mereka juga menyoroti permasalahan kekurangn tenaga kesehatan pada puskesmas baik di desa maupun di kecamatan, bahkan ada beberapa desa yang kosong tenaga kesehatannya. Untuk Dinas Kesehatan sebagai dinas terkait dalam permasalahan ini agar segera menindaklanjutinya.
“Karena permasalahan ini selalu menjadi keluhan masyarakat dari tahun ketahun, tanpa adanya perubahan. Kami juga meminta kepada Dinas Kesehatan agar memprioritaskan kegiatan rehab puskesmas Trans 52 dan melakukan penyesuaian standar untuk dijadikan puskesmas rawat inia, karena puskesmas ini merupakan induk dari pustu-pustu yang berada di sekitar serta berada di daerah perbatasan antara Barito Utara dan Murung Raya,” tandasnya. (SBI)