APBD Turun, Gerindra Tekankan Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan

Faktakalimantan.co.id, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi segera mempercepat digitalisasi sistem pendapatan daerah dan mengintegrasikan data keuangan antarperangkat daerah.Langkah itu dinilai penting untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul penurunan tajam APBD 2026 akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dorongan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng, Helmi, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.

Gerindra mengapresiasi langkah Gubernur Kalteng yang berupaya meningkatkan pendapatan daerah lewat sejumlah kebijakan konkret, antara lain penertiban kendaraan berplat luar daerah dan penataan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM).

“Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen terhadap inovasi pengelolaan pendapatan daerah,” ujar Helmi.

Meski begitu, Fraksi Gerindra menilai upaya itu belum cukup tanpa dukungan sistem digital yang terintegrasi. “Langkah ini penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memastikan setiap sumber pendapatan daerah tercatat dan termonitor secara transparan dan akuntabel,” kata Helmi.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra juga menyoroti arah belanja daerah. Mereka menegaskan agar alokasi anggaran difokuskan pada program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal, kata Helmi, harus menjadi prioritas utama.

“Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik,” ujar Helmi. (RN)