KPK ‘Warning’ Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

FOTO : Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong bersama jajaran nampak serius ketika mengikuti video konferensi rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama KPK dan Gubernur Kalteng, Selasa (5/5/2020).

faktakalimantan.co.id – KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong ikuti video konferensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2020).

Rapat koordinasi tersebut guna mensosialisasikan upaya pencegahan hingga ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan Covid-19.

Usai kegiatan, Jaya Samaya Monong mengatakan bahwa terdapat beberapa poin penting yang disampaikan KPK pada Rakor tersebut.

“Salah satunya mengenai pelaporan data pemerintah tentang pengalokasian anggaran percepatan penanganan Covid-19,” ujarnya.

KPK juga menyampaikan beberapa titik rawan dalam penanganan Covid-19. Seperti pengadaan barang/jasa yang harus bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, mark up harga, konflik kepentingan dan kecurangan.

“Mengenai sumbangan pihak ketiga, KPK juga memetakan titik rawannya yaitu pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan dan penyelewengan bantuan,” katanya.

Kemudian terkait realokasi anggaran Covid-19, baik APBN dan APBD titik rawannya pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggarannya.

“Kesimpulannya KPK mengajak pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk bersama-sama mencegah korupsi atau penyelewengan anggaran terhadap bantuan penanganan Covid-19,” jelasnya.

Kepala daerah dituntut bekerjasama dengan inspektur masing-masing dalam pencegahan korupsi, baik itu dalam pengadaan barang dan jasa dan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pengelolaan keuangan di daerah,” pungkasnya. (agg/hms)