Faktakalimantan.co.id, Palangka Raya - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyedia

Waket II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari.
Ia menambahkan, yang lebih penting adalah pengawasan langsung di lapangan. “SPPG harus punya SLHS itu kabarnya nanti akan jadi syarat mutlak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya kontrolnya, kontrol di dapur, bagaimana mengenai prosesnya, jangan sampai asal sertifikasi,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu menekankan agar tenaga kerja di dapur MBG terlatih dalam menyajikan menu bergizi, teliti memilih bahan makanan, serta menjaga higienitas. “Kami berupaya mengawasi agar program pusat seperti ini tidak disalahgunakan. Mitra BGN jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi harus perhatikan standar kelayakan dapur, higienitasnya, karena tidak mudah menyiapkan ribuan porsi setiap harinya,” kata Asyari.
Ia juga meminta masyarakat segera melapor bila ada kasus keracunan. “Segera dilaporkan, itu menjadi evaluasi buat SPPG. Harus ada evaluasi, seperti kekurangan bahan, dan lain-lain,” tambahnya.
Sebelumnya, 27 siswa SD di Palangka Raya dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Kepala Dinas Pendidikan Palangka Raya, Jayani, membenarkan adanya laporan tersebut. “Ada laporan (keracunan MBG) dari puskesmas, sekitar dua minggu ini (kejadiannya), yang saya dengar ada sekitar 27 orang, siswa SD,” ujarnya.
Jayani menyebutkan insiden itu terjadi di sekolah dasar di Kelurahan Bukit Tunggal. “Mungkin (keracunan itu karena) bahan saosnya yang kedaluwarsa, kemarin laporannya begitu,” kata dia. (rn)
COMMENTS