Anggaran Dirasionalisasi, Pengembangan Runaway Bandara Gagal

FOTO : Kepala Dinas Perhubungan Barsel, Ir. Daud Danda, saat memberikan keterangan kepada awak media seusai pelaksanaan rapat PPAS antara DPRD dan TAPD, Selasa (12/11/2019).

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – Lantaran mengalami defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barito Selatan Tahun 2020, menyebabkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten berjuluk Bumi Batuah ini harus menunda berbagai macam pembangunan yang dinilai tidak prioritas, tidak terkecuali pengembangan landasan pacu (Runaway) Bandara Sanggu.

Penundaan terhadap sejumlah pembangunan termasuk pengembangan Bandara Sanggu dalam program Dinas Perhubungan (Dishub) Barsel ini, diungkapkan oleh Kepala Dishub, Daud Danda kepada awak media, seusai mengikuti pelaksanaan rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Komisi II dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (12/11/2019).

Namun menurut Daud, apa yang tersisa dalam usulan PPAS Dishub saat ini, merupakan hasil evaluasi rasionalisasi sehingga semuanya yang item usulan yang tertuang merupakan prioritas dan berdasarkan usulan dari masyarakat.

“Apa yang kita usulkan ini, kan semuanya usulan masyarakat jadi tidak ada yang tidak prioritas,” tekankannya.

Terkait dengan rencana pengembangan runaway Bandara Sanggu dari lebar 25 meter menjadi 30 meter dan panjang awal 750 meter menjadi 1.450 meter.

Daud mengakui bahwa meskipun itu merupakan hasil dari MoU bersama dengan Dirjen Udara, Kementerian Perhubungan. Namun, lanjutnya lagi, dikarenakan memang saat ini daerah mengalami defisit anggaran, maka rencana pembangunan tersebut ditunda.

“Apa yang mau dibangun, kan dananya juga tidak ada? Mungkin karena tahun 2020 ini masih dilaksanakan Multi Years makanya anggarannya defisit, semoga saja tahun 2021 bisa dilaksanakan. Lagipula ini kan MoU kita dengan Dirjen Udara, itu selama lima tahun, jadi masih ada waktu tahun lain,” terangnya.

Sementara itu, menanggapi adanya tudingan dari salah satu anggota Komisi III, Idariani yang mengatakan bahwa ada beberapa proyek Dishub, terutama untuk pembangunan Pelabuhan di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, menurut Daud hal tersebut tidaklah benar.

Pasalnya, kata dia lagi, rencana pembangunan pelabuhan di Pendang itu sendiri, memang sudah sesuai dengan usulan masyarakat dan berdasarkan juga dari hasil pantauannya sendiri, bahwa memang kondisi pelabuhan dimaksud sudah tidak layak dan perlu dilakukan rehabilitasi berat.

“Ohh.. itu silahkan saja mereka mau bilang apa, tapi berdasarkan apa yang saya lihat ketika datang sendiri kesana (Pendang), itu (Pelabuhan) memang kondisinya sudah tidak layak dan perlu diperbaiki. Apalagi masyarakat disana juga meminta, agar pelabuhan itu bisa direhab. Saya yang penting kerja, kerja, kerja saja,” tukasnya.

Sebelumnya, pada saat pelaksanaan rapat, Politisi Partai Demokrat, Idariani sempat menyinggung perihal adanya beberapa proyek di Dishub yang diduga merupakan proyek titipan dari oknum tertentu.

“Saya sih merasa, mungkin ada beberapa proyek di Dishub itu titipan orang,” kritisinya. (Petu)