FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, pada tahun lalu telah menetapkan sebanyak 19 ribuan warga ibu kota Provinsi Kalte
FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya, pada tahun lalu telah menetapkan sebanyak 19 ribuan warga ibu kota Provinsi Kalteng sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan memasukan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Walikota Palangka Raya, Riban Satia mengungkapkan bahwa program BPJS yang diintegrasikan dengan program Jamkesda merupakan program sosial yang sangat besar manfaatnya terutama bagi warga masyarakat kota yang kurang mampu, setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi data kependudukan bagi masyarakat kurang mampu tersebut.
Wakil Ketua Komisi C bidang kesejahteraan rakyat DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengungkapkan, di tahun ini pemerintah kota, terutama Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan dan pendataan bagi warga masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
“Kenapa pendataan ini sangat penting? Karena melalui data yang terverifikasi dan tervalidasi dengan baik, maka program pemerintah bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Terutama dibidang program kesehatan masyarakat,” tutur Subandi, Jum at (3/8/2018).
Subandi mengatakan, meskipun program tersebut merupakan program nasional, akan tetapi basis data yang digunakan dalam pendataan penduduk tetaplah menggunakan data dari daerah. Ia mengharapkan, agar pemerintah bersama SOPD dan pihak terkait agar mampu berkoordinasi untuk menyediakan data yang valid, sehingga warga masyarakat kurang mampu yang ada di kota Palangka Raya benar-benar mendapatkan bantuan pemerintah dibidang kesehatan.
“Seperti program Jamkesda yang sudah terintegrasi dengan BPJS bagi masyarakat kurang mampu, dengan sumber dana dari APBD yang telah dianggarkan ditahun ini bisa dimanfaatkan dan diserap secara keseluruhan, sehingga program pemerintah tetap lancar dijalankan,” tutur legislator dari partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Subandi juga mengungkapkan, dalam salah satu kunjungan kerja dari komisi C ke kelurahan Petuk Bukit beberapa waktu silam, timnya menemukan fakta bahwa sebagian besar warga masyarakat disana belum mengetahui adanya program Jamkesda.
Padahal menurut Subandi, di kelurahan Petuk Bukit sendiri ada banyak warga masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Ia mengatakan bahwa salah satu yang membuat warga masyarakat disana belum mengetahui adanya program Jamkesda adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
“Semoga ditahun ini pemerintah gencar melakukan sosialisasi dan pendataan dilapangan terkait program-program pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, bukan hanya yang dibidang kesehatan saja, tetapi juga dibidang lain, seperti pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seluruh masyarakat, baik yang dipusat kota hingga pinggiran mengetahui adanya program bantuan pemerintah,” imbuhnya. VD
COMMENTS