Dua Tahun Menjabat, Bupati Gumas Ekspose Progres Pembangunan

FOTO : Bupati Jaya Samaya Monong saat memberi paparan terkait capaian program pembangunan daerah selama dua tahun dirinya memimpin Kabupaten Gunung Mas, Senin (21/6/2021).

faktakalimantan.co.id – KUALA KURUN –  Pada Senin (21/6/2021), Jaya Samaya Monong dan Efrensia L.P. Umbing genap dua tahun memimpin Kabupaten Gunung Mas.

Kedua pasangan kepala daerah itu mengusung visi, Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Mandiri atau disingkat Berjuang Bersama.

Dalam paparannya dihadapan awak media, bupati Jaya Samaya Monong menuturlan bahwa selama dua tahun menjabat, tentu ada beberapa pembangunan di daerahnya yang telah berjalan sesuai yang rencana. Namun ada juga beberapa program yang belum terlaksana sesuai harapan.

“Terkait hal itu, sehingga kami akan terus membenahi dan memperbaikinya. Tentu dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat Gunung Mas,” pintanya.

Adapun program yang mengacu pada Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, maka progres capaian beberapa indikator RPJMD berdasarkan publikasi BPS Gunung Mas tahun 2020 yaitu, pembangunan manusia 70.81 persen, laju pertumbuhan ekonomi 3,36 persen, tingkat pengangguran terbuka 2.64 persen, angka kemiskinan 4,75 persen, pendapatan per kapita 51,25 persen dan gini rasio 0,279.

“Dari data itu terlihat trend pergerakan indikator-indikator capaian RPJMD, walaupun belum sepenuhnya sesuai target tetapi berada dalam trend bertumbuh positif. Contohnya LPE Kabupaten Gunung Mas merupakan yang tumbuh tertinggi se Kalimantan Tengah, walaupun lambat,” katanya.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Pemkab Gunung Mas mampu mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut dan terus berkomitmen menjaga laporan keuangan agar sesuai standar akuntansi pemerintah,” ujarnya.

Nilai SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD juga cukup baik, yaitu mendapat nilai B dan akan terus ditingkatkan pada tahun mendatang.

“Masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar. Masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar manusia, angka prevalensi stanting di Gunung Mas tiga tahun terakhir sudah mengalami tren penurunan dari angka awal 38,21 persen menjadi 22,87 persen,” katanya.

Pihaknya berusaha menekan hingga batas atas ketetapan WHO yaitu 20 persen. Penanganan Stanting juga menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah. Ditambah lagi Pemkab Gunung Mas telah melakukan berbagai upaya dalam terobosan dalam mempersiapkan SDM agar dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Palangka Raya (UPR) melalui jalur SNMPTN.

“Seperti melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan UPR melalui MoU. Tidak ketinggalan pula, sekarang sedang diupayakan bagaimana putra dan putri kita dapat lebih diperhatikan untuk diterima menjadi Bintara di TNI/Polri,” katanya.

Disatu sisi, terdapat juga target capaian yang sudah direncanakan tapi belum terlaksana dengan baik, seperti program budidaya jagung hybrida yang capaian luas tanamnya belum sesuai dengan yang direncanakan. Ini dikarenakan tahun 2021 pemerintah daerah mencoba lebih melakukan intensifikasi terhadap lahan yang sudah dibudidayakan sebelum melakukan ekstensifikasi.

“Sementara pengembangan peternakan dan perikanan sudah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Harus disadari pula bahwa sejak akhir tahun 2019, dunia menghadapi Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi dimensi perekonomian dimensi Kesehatan serta menimbulkan efek domino pada sektor kemanusiaan, sosial, politik dan keamanan,” ujar Jaya.

Kinerja pemerintah terutama sisi penerimaan APBN dan APBD mengalami kontraksi hebat sedangkan belanja meningkat akibat masifnya penanganan Covid-19 yang harus dilakukan.

“Hal ini membuat banyak program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan. Sehingga menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (agg/hms)