FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA-Aparatur sipir negara (ASN) perlu diberikan edukasi tentang manfaat transakasi non tunai. Pasalnya, dengan ada
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah melalui Perbendaharaan, Yoneli, saat kegiatan sosialisasi transaksi non tunai di aula Peteng Karuhei II, kantor walikota Palangka RayaJum’at (5/7/2019).
FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA-Aparatur sipir negara (ASN) perlu diberikan edukasi tentang manfaat transakasi non tunai. Pasalnya, dengan adanya transaksi non tunai ini, akan mempermudah lembaga anti rasuah KPK dan BPK Republik Indonesia, untuk memonitor pengelolaan anggaran secara berkala.
Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah melalui Perbendaharaan, Yoneli, saat kegiatan sosialisasi transaksi non tunai di aula Peteng Karuhei II, kantor walikota Palangka RayaJum’at (5/7/2019).
Dikatakan, kesadaran untuk mengelola keuangan dengan prinsip non tunai, secara tidak langsung membangun budaya kejujuran OPD dalam menjalankan penyerapan anggaran dengan optimal.
“Jika OPD mengalami kesulitan dalam menerapkan transaksi non tunai, bisa dikonsultasikan ke BPAKD, agar kita sama-sama bisa menjalankan,”cetusnya.
Disampaikan Yoneli, pada Tahun 2017, pemerintah telah mengeluarkan transaksi non tunai, dimana transakasi ini diperuntukkan dalam penggunaan dan penyusuan laporan keuangan di seluruh instansi. Contohnya Laporan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang saat ini sudah melalui transaksi non tunai.
“Pemerintah KotaPalangka Raya itu sendiri telah bekerjasama dengan pihak Bank BRI untuk mengakselarasi prinsip transaksi non tunai ini,”bebernya.
Adanya kerjasama ini tambahnya, adalah sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan tranparansi laporan keuangan. Termasuk sebagai bahan penilaian predikat WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalteng. VD
COMMENTS