Abdul Hafid : Pembangunan Tidak Boleh Berjalan Secara Umum Semata

FAKTAKALIMANTAN.CO.ID – PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menegaskan pentingnya arah pembangunan daerah tahun 2026 yang lebih fokus, merata, dan menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh berjalan secara umum semata, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke wilayah pedalaman.

Ia memandang tahun 2026 sebagai fase strategis untuk memperkuat capaian pembangunan sebelumnya sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik, serta kesenjangan wilayah masih perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Menilai, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 harus berbasis pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Dengan perencanaan yang tepat, program pembangunan diyakini akan lebih efektif dan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat,”ucap Abdul.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata akan mencegah pemborosan anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif. Hal ini penting agar pembangunan benar-benar menyentuh persoalan mendasar masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sektor ekonomi, sosial, dan pelayanan publik harus berjalan seimbang. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai anggota DPRD yang membidangi pembangunan daerah, pekerjaan umum, dan transmigrasi, Abdul kembali menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur dinilai sebagai kunci utama dalam membuka keterisolasian wilayah, Kamis (08/01/2026).

“Pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya disebut berperan besar dalam memperlancar mobilitas masyarakat. Selain itu, infrastruktur yang baik dapat menekan biaya logistik dan mempercepat perputaran ekonomi daerah,”katanya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata, tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Daerah terpencil dan pedalaman perlu mendapatkan perhatian yang sama agar tidak tertinggal.

“Di sektor ekonomi, Abdul mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana. Prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan agar pembangunan tidak merusak lingkungan,”imbuhnya.

Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam sangat penting untuk menjaga masa depan Kalimantan Tengah. Pembangunan jangka pendek tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang.

Selain itu, penguatan sektor UMKM dinilai perlu terus didorong. Program pembinaan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan keterampilan hingga dukungan pemasaran, dianggap mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

Ia menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam bidang pelayanan publik, Abdul menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di wilayah terpencil harus mendapatkan layanan dengan kualitas yang setara dengan daerah lain.

“Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian wilayah saja, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,”tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi semua pihak. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat terus berkolaborasi untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2026. (Wid)