Warga Seruyan Minta Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Amin Jaya – Rantau Pulut

FAKTAKALIMANTAN.CO.ID – Palangka Raya – Kerusakan berat yang melanda ruas jalan provinsi Amin Jaya – Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan kembali memantik perhatian publik. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat pedalaman ini belum kunjung mendapat perbaikan memadai dari pemerintah provinsi, sehingga warga harus mengambil langkah darurat secara mandiri.

Kondisi tersebut pertama kali disampaikan Anggota DPRD Kalteng, Kasri Yani, yang baru saja melaksanakan reses di wilayah Seruyan. Ia menyaksikan langsung bagaimana warga terpaksa patungan untuk memperbaiki akses vital tersebut.

“Adapun kerusakan jalan itu bukan terjadi dalam hitungan bulan, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi menyeluruh. Ia sangat menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah terpencil,”ucap Kasri.

Sejak 2016, kata Kasri, ruas jalan ini berada dalam kondisi rusak berat. Tidak adanya perbaikan signifikan memaksa warga membiayai langkah perbaikan sementara. Mereka yang memiliki mobil memberikan iuran hingga Rp500 ribu, sementara pemilik truk menyumbang sekitar Rp1 juta.

Kasri menjelaskan, upaya perbaikan dari pemerintah provinsi selama ini hanya berupa pengaspalan tipis sepanjang sekitar satu setengah kilometer. Itu pun dilakukan pada bagian jalan yang relatif datar, bukan pada titik kerusakan terdalam.

“Menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, karena titik kritis yang seharusnya menjadi prioritas justru dibiarkan dalam kondisi memperihatinkan. Situasi ini membuat aktivitas masyarakat, termasuk distribusi hasil perkebunan, terganggu,”katanya.

Selain itu, Kasri juga mengkritisi klaim Pemerintah Provinsi Kalteng yang menyebut 87,33 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap. Baginya, data itu tidak sesuai kenyataan di lapangan, terutama pada ruas Amin Jaya–Rantau Pulut yang justru makin parah.

Ia mempertanyakan apakah ruas jalan yang dibiarkan warga perbaiki sendiri dapat masuk dalam kategori jalan mantap. Menurutnya, angka tersebut harus diuji kembali agar sesuai dengan fakta faktual.

“Dan daerah pedalaman harus mendapatkan perhatian yang sama dengan wilayah lain. Jalan tersebut juga berpotensi menjadi jalur tembus menuju Kalimantan Barat, tetapi hingga saat ini perbaikannya belum masuk rencana anggaran tahun 2026,”tanggapnya.

Kondisi ini membuat masyarakat berada dalam posisi dilematis. Mereka membutuhkan akses jalan yang layak untuk aktivitas sehari-hari, namun pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam waktu dekat.

“Warga kini mengandalkan gotong royong sebagai upaya darurat untuk menjaga jalan tetap bisa dilalui. Tidak jarang, alat berat dipinjam dari perusahaan sekitar untuk menutup lubang dan meratakan bagian yang paling rusak,”jelasnya.

Kasri mendorong pemerintah provinsi untuk turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ia menilai, dengan melihat sendiri situasi yang dihadapi masyarakat, pemerintah akan lebih memahami urgensi perbaikan.

Menurutnya, pemerataan pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Jalan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga penunjang perekonomian masyarakat pedalaman.

“Maka dari itu, ia berharap pemerintah segera menjadikan perbaikan jalan tersebut sebagai prioritas. Ia menegaskan bahwa kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran,”tuturnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa warga tidak dapat terus-menerus mengandalkan iuran pribadi. Pembangunan jalan merupakan kewajiban pemerintah, bukan beban masyarakat.

Pada akhir pernyataannya, Kasri meminta pemerintah daerah dan provinsi bersinergi agar perbaikan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Warga Seruyan menanti kehadiran nyata pemerintah dalam mengatasi persoalan ini.

“Dengan begitu dalam perbaikan jalan Amin Jaya – Rantau Pulut adalah kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda lagi. Masyarakat berharap pemerintah segera merespon permohonan mereka tersebut,” tandasnya.