Sengketa Tapal Batas, DPRD Bartim Gelar RDPU

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistito.

Faktakalimantan.co.id – Tamiang Layang -DPRD Kabupaten Barito Timur bersma pemerintah daerah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU).

RDPU digelar diruang rapat paripurna dengan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nur Sulistito, Wakil Ketua I Ariantho S Mulai dan Wakil Ketua II Depe.

Selanjutnya, Sekertaris DPRD, para anggota DPRD, turut menghadiri Asisten I Sekda, Camat Dusun Tengah, Damang Paku Karau, Akses dan Ketua BPD Sambung serta perwakilan Ormas GMPTS, Himpunan Warga Lawangan.

Terkait RDPU kali ini semua pihak merumuskan kesepakatan untuk menindaklanjuti surat tanggapan dari Menteri Sekertaris Negara atau Mensesneg yang membiarkan peluang untuk membahas masalah tapal batas Desa Dambung dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini tindak lanjuti rencana atau upaya yang dilakukan terkait dengan permasalahan tata batas Desa Dambung, artinya kita menyamakan persepsi, merangkai dan juga menyepakati tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggapi surat dari Mensesneg,” ujar Nur Sulistito, Senin (13/2/2023).

Kita pastikan DPRD akan siap mendampingi dan mengawal upaya keberatan tersebut ke Kemendagri.

“Karena itu eksekutif dimohon mempersiapkan rencana ini dengan menyampaikan surat pemberitahuan awal tentang kegiatan ke Kementrian terkait, kemudian menjadwalkan waktu kegiatan dan berkoordinasi dengan DPRD,” ujarnya.

Pemilihan dapil III ini meminta eksekutif agar mempersiapkan unsur-unsur yang akan berangkat ke untuk membahas permasalahan tersebut ke Kementrian.

“Mempersiapkan anggaran dan waktu keberangkatan, lalu mempersiapkan materi, dokumen dan bukti autentik karena itu sangat penting, kita tida bisa berangkat kalau semua belum berangkat,” ujarnya.

“Camat, kades, dan unsur pemerintah Desa Dambung juga harus mempersiapkan materi-materi sebagai bahan dan dasar bagi pihak-pihak yang hadir dalam upaya yang kita lakukan Kemendagri,” (ags)