KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sangat sependapat dan setuju dengan adanya permintaan Pemka

SEPAKAT: Ketua DPRD Guma, Akerman Sahidar didampingi wakilnya Binartha melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama pejabat dari eksekutif di gedung dewan setempat.
KUALA KURUN – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sangat sependapat dan setuju dengan adanya permintaan Pemkab Gumas ke Anggota Komisi VII DPR RI wilayah Kalteng beberapa waktu lalu. Yakni agar jalan lintas Kurun-Palangka Raya dinaikan kelasnya menjadi jalan nasional.
“Sebenarnya kami DPRD Gumas sangat setuju kalau kelas jalan itu ditingkatkan sesuai dengan permintaan dari ibu Wakil Bupati saat adanya kunjungan Anggota DPR RI ke Gumas. Mengingat jalan kita saat ini masih kurang di segi kualitas serta anggaranya,” kata Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Jumat (2/9/2022).
Menurut politikus dari PDIP ini, dengan melihat kondisi sekarang jalan yang hanya kelas III yang kekuatanya cuma boleh dilalui kendaraan dibawah delapan ton saja. Namun pada kenyataan angkutan yang melintasinya bisa melebihi dari 10 ton. Maka sangat tepat kalau ditingkatkan menjadi jalan nasional.
“Sangat tepat sekali kalau jalan Lintas itu dinaikan kelasnya, mengingat segi kualitas dan kuantitasnya sangat kuat dan mampu menahan beban diatas 10 ton. Sehingga masyarakat yang ada di pingiran jalan itu bisa aman dari debu dan lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing mengatakan, memang seyogyanya untuk fungsi jalan umum tersebut, hanya untuk arus orang dan arus barang. Kemudian, dipertegaskannya, bahwa perusahan besar swasta atau PBS yang bergerak dibidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan, diharuskan membuat jalan khusus/produksi.
“Supaya bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Apakah nanti ada solusi seperti kavasitas jalan akan ditingkatkan. Mungkin bisa juga jalan itu dinaikan statusnya menjadi Jalan Nasional, sebab Pemprov Kalteng yang menangani perbaikan jalan itu masih alami keterbatasan anggaran,” ucap Efrensia. (san/bud)
COMMENTS