Borneo Sarang Paruya Siap “Turun Gunung” Bantu Masyarakat Hadapi Perusahaan Nakal

SOLID: Pasukan Ormas BSP yang mendampingi warga yang meminta agar Gemareksa dan Satria Hupasarana memberikan haknya.

PALANGKA RAYA – Borneo Sarang Paruya (BSP) yang merupakan Organisasi Sayap (Orsap) dari Gerdayak Kalteng kerap terlibat langsung dalam membantu masyarakat menuntut hak ke perusahaan “nakal” yang beroperasi di Kalteng. Pasukan BSP sendiri, tanpa ragu siap “turun gunung” dan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Wili Tawung Uju selaku pimpinan BSP Kalteng mengatakan, pihaknya akan selalu siap mendukung hak masyarakat lokal kalteng yang kerap diabaikan oleh pihak perusahaan. Khususnya masalah lahan yang kerap menjadi permasalahan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Tindakan perusahaan seperti ini, menurutnya sudah tentu berdampak sangat merugikan masyarakat lokal dan juga merugikan negara.

“Hak masyarakat sering diabaikan oleh pihak PBS seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beraktivitas di Kalteng. Kami dari BSP akan selalu siap memberikan pendampingan dan dukungan kepada masyarakat Kalteng untuk menghadapi aktivitas perusahaan nakal tersebut” jelas Wili, Kamis (1/9/2022).

Dikatakannya, perusahaan swasta yang berinvestasi di Kalteng seharusnya memberikan dampak positif untuk kemajuan masyarakat. Namun, pada kenyataannya tidak jarang ada perusahaan justru melalukan aktivitas yang menimbulkan konflik di masyarakat.

“Kadang ada perusahaan yang setelah mengeruk sumber daya alam Kalteng, justru mengabaikan kewajibannya kepada masyarakat setempat. Tindakan perusahaan seperti ini yang sangat kami sesalkan” ungkap Wili.

Dengan kerap terjadinya konflik antaras PBS dan masyarakat, Wili menegaskan kembali bahwa pihaknya akan selalu siap untuk mendukung dan mendampingi masyarakat.

Selain itu, ia juga berharap kepada pihak terkait agar tidak tinggal diam dan tutup mata dengan aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat tersebut. Baik aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

“Pelanggaran perusahaan ini menyangkut nasib hidup masyarakat banyak yang memang dilindung oleh negara. Jadi, jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran harus diberikan tindakan tegas” pungkasnya. (bud)