Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membacakan pidato jawaban Wali Kota Palangka Raya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (4/11/2025). Foto Ist
faktakalimantan.co.id/ – Palangka Raya – Memperkuat kemandirian fiskal, sertavmemprioritaskan sektor layanan publik menjadi bagian Serra fokus Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Begitu disampaikan Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak saat membacakan pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, di ruang rapat DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (4/11/2025).
Disampaikan Arbert, pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan, karena berkurangnya dana transfer pusat. Berkaca dari itu, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Terlepas dari itu tidak lupa kata Arbert, Pemko Palangka Raya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kota Palangka Raya yang telah memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026.
“Terima kasih atas saran dan dukungan seluruh fraksi DPRD yang pada prinsipnya memahami maksud dan tujuan pengajuan Nota Keuangan APBD 2026,” katanya.
Dalam kesempatan Arbert juga membacakan jawaban Pemerintah Kota Palangka Raya atas pandangan fraksi terkait rendahnya realisasi PAD dan serapan anggaran tahun 2025.
“Meski realisasi PAD tahun 2025 sempat rendah karena perlambatan ekonomi, kami optimis hingga akhir tahun pendapatan dapat mendekati 90 persen dari target,” ucapnya.
Selain memperkuat fiskal, dia memastikan prioritas APBD 2026 difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemko Palangka Raya juga terus menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan UMKM dan Koperasi Merah Putih, sekaligus mengantisipasi turunnya belanja modal dengan memfokuskan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti jalan, drainase, dan sanitasi.
“Pemerintah juga berupaya memperoleh dukungan pendanaan tambahan dari pemerintah pusat maupun provinsi, untuk menutup kekurangan pembiayaan infrastruktur,” paparnya. (Pem/*)
Komentar