Penertiban kebun sawit ilegal seluas 88 hektare di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau belum menutup perkara kebakaran hutan yang ditangani Kementerian Kehutanan. Setelah 11.180 pohon sawit ditumbangkan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap untuk mendalami penguasaan kawasan konservasi tersebut.
Penertiban itu dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Dalam siaran pers Nomor SP. 679/HKLN/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Kemenhut menyebut luas perkebunan yang ditertibkan mencapai 88 hektare dengan total 11.180 pohon kelapa sawit ditumbangkan.
Selain penumbangan tanaman, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan tersebut dinyatakan bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela. Sebanyak 28 pondok kerja yang berada di dalam kawasan juga dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kemenhut, Rudianto Saragih Napitu, mengatakan kebakaran di kawasan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena karakteristik ekosistem gambut yang rentan mengalami kerusakan dan kebakaran berulang.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang,” kata Rudianto. Kamis (12/11/2026).
Penanganan perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan penggarap. Kemenhut menyatakan penertiban merupakan bagian dari tindak lanjut penyidikan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau. Pemeriksaan terhadap 43 penggarap dilakukan PPNS Kehutanan untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut. Namun, hingga 12 November 2026, belum ada pengumuman resmi bahwa 43 pihak tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menekankan pentingnya pengawasan setelah penertiban agar kawasan yang telah dikosongkan tidak kembali dikuasai secara ilegal.
“Kami mendorong pengelola kawasan bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan pengawasan berjalan secara konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem,” ujar Dwi.
Kementerian Kehutanan juga menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal 88 hektare tersebut melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, serta pengelola kawasan. Program yang direncanakan berupa revegetasi menggunakan tumbuhan asli setempat untuk memperbaiki tutupan vegetasi, memulihkan habitat satwa liar, serta mengembalikan fungsi hidrologis gambut.
Dalam pelaksanaan operasi, pemerintah turut melibatkan BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, masyarakat Desa Kartamulia, serta Demung sebagai pemangku adat Dayak. Pendekatan persuasif dan keterlibatan tokoh adat disebut membantu proses penertiban berlangsung tanpa konflik baru.
Penegakan hukum terhadap korporasi terkait kebakaran hutan juga telah berjalan di wilayah lain Kalimantan Tengah. Pada 30 Oktober 2026, Ditjen Gakkum Kehutanan mengumumkan penetapan PT GAP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana karhutla di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Perkara tersebut berkaitan dengan areal terbakar seluas 901,4 hektare selama 2025–2026. Kasus ini merupakan perkara terpisah dan tidak dapat dikaitkan langsung dengan penertiban di SM Lamandau.
Besarnya area yang ditertibkan di SM Lamandau kini menyisakan dua pekerjaan penting bagi pemerintah; menuntaskan penyidikan kebakaran hutan dan memastikan pemulihan kawasan benar-benar berjalan. Penumbangan ribuan pohon menjadi langkah awal, tetapi keberhasilan penanganan akan ditentukan oleh kepastian hukum, pemulihan ekosistem gambut, serta pengawasan agar kawasan konservasi tidak kembali dikuasai untuk kepentingan perkebunan.(fah/*)
