Tiga dari delapan wilayah konsesi perusahaan yang dipantau WALHI Kalimantan Tengah ditemukan memiliki area terbakar. Temuan tersebut mendorong organisasi lingkungan itu melaporkan delapan perusahaan kepada Polda Kalimantan Tengah, Senin (9/11/2026).
Laporan tersebut menjadi desakan agar penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga mengusut dugaan tanggung jawab korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengatakan delapan perusahaan itu diidentifikasi melalui analisis wilayah konsesi. WALHI kemudian melakukan pemantauan lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” kata Janang.
Enam perusahaan yang dilaporkan bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, yakni PT Globalindo Agung Lestari, PT United Agro Indonesia, PT Arjuna Utama Sawit, PT Tapian Nadenggan, PT Maju Aneka Sawit, dan PT Globalindo Alam Perkasa.
Dua perusahaan lainnya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Industrial Forest Plantation dan PT Baratama Putra Perkasa.
Dalam rilisnya, WALHI menyebut afiliasi keenam perusahaan sawit tersebut masing-masing terkait dengan Genting Plantations Group, First Borneo Group, Sinar Mas Group/GAR, dan Musimas Group. PT Industrial Forest Plantation disebut terkait Nusantara Fiber Group.
WALHI meminta Polda Kalteng menindaklanjuti laporan itu untuk menguji penyebab kebakaran, memastikan pihak yang bertanggung jawab, serta memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran kewajiban pengelolaan dan pencegahan karhutla.
81.587 hektare terbakar
Urgensi penanganan tersebut diperkuat oleh skala karhutla di Kalimantan Tengah. Berdasarkan analisis WALHI, luas area terbakar sepanjang Januari–September 2026 mencapai sedikitnya 81.587 hektare. Sebanyak 205.926 titik panas juga terdeteksi sepanjang Januari–Oktober 2026.
Dampaknya turut tercermin dalam data kesehatan. WALHI mengutip catatan BPBD Kalteng yang mencatat 114.365 kasus ISPA sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Janang mengingatkan penegakan hukum harus berlaku tanpa membedakan kekuatan atau kedudukan pihak yang diperiksa.
“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi mewujudkan keadilan ekologis,” tegasnya.
Meski demikian, indikasi area terbakar di wilayah konsesi bukan bukti otomatis bahwa perusahaan melakukan pembakaran. Penyebab kebakaran dan pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Bagi WALHI, laporan delapan perusahaan ini harus menjadi pintu masuk untuk memastikan tidak ada korporasi yang luput dari pemeriksaan ketika kebakaran kembali terjadi.(fah/*)
