Kabut asap masih menyelimuti Palangka Raya, ketika pemerintah Malaysia menyatakan tawaran bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum mendapat respons dari pemerintah Indonesia.
Di Kalimantan Tengah, kebakaran telah menghanguskan lebih dari 18 ribu hektare lahan, sementara jarak pandang yang buruk membuat helikopter pemadam tidak dapat beroperasi selama lebih dari sepekan.
Situasi tersebut mempertegas persoalan yang kini dihadapi Indonesia, kebakaran belum sepenuhnya terkendali, dampak asap masih dirasakan masyarakat, dan tawaran dukungan dari negara tetangga belum berujung pada kepastian pengerahan bantuan.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan pemerintahnya telah menawarkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 personel untuk membantu pemadaman karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Namun, hingga Rabu (14/10/2026), Malaysia mengaku belum menerima tanggapan atas tawaran tersebut.
“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka,” kata Ahmad Zahid, dikutip dari Kantor Berita Nasional Malaysia (Bernama).
Menurut Ahmad Zahid, Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran tersebut.
Pemerintah Malaysia, kata dia, memilih berprasangka baik dan menganggap Indonesia mungkin tidak memerlukan bantuan itu.
Kalteng Terbakar, Palangka Raya Masih Diselimuti Asap
Besarnya persoalan karhutla di Indonesia terlihat jelas di Kalimantan Tengah. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng mencatat luas lahan terbakar secara akumulatif mencapai 18.050,68 hektare dalam 6.255 kejadian hingga 14 Oktober 2026.
Palangka Raya mencatat 1.185,42 hektare lahan terbakar dalam 906 kejadian. Di Kotawaringin Timur, luasnya mencapai 3.280,59 hektare dalam 1.140 kejadian, sedangkan Kotawaringin Barat mencatat 2.600 hektare dalam 390 kejadian.
Angka tersebut menggambarkan akumulasi kejadian sepanjang periode pendataan, bukan luas lahan yang seluruhnya masih terbakar pada saat laporan diterbitkan. Asap pekat bahkan kekuningan masih terlihat menyelimuti Palangka Raya. Tingkat pencemaran udara masih dalam kategori berbahaya..
Tekanan karhutla tidak hanya terlihat dari luas lahan yang terbakar. Risiko terhadap kesehatan, terganggunya aktivitas masyarakat, serta kebutuhan penanganan di berbagai kabupaten dan kota membuat persoalan ini jauh lebih luas daripada sekadar jumlah titik api.
Api Baru Ditemukan, Pemadaman Udara Terkendala
Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa enam provinsi prioritas penanganan karhutla masih memiliki 639,23 hektare lahan yang sedang ditangani satuan tugas di lapangan.
Dari luasan tersebut, perhatian besar tertuju pada Kalimantan Tengah. Kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, dilaporkan mencapai 513,89 hektare.
Suharyanto juga mengungkapkan kendala serius dalam pemadaman dari udara. Helikopter water bombing di Kalimantan Tengah telah lebih dari sepekan tidak dapat beroperasi akibat jarak pandang yang rendah. Operasi udara lainnya juga menghadapi hambatan serupa.
“Penanganan di Kalimantan Tengah masih bertumpu pada operasi darat, termasuk penambahan personel dan peralatan satuan tugas,” terang Suharyanto.
Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan pemadaman bukan hanya tersedianya tenaga atau armada, melainkan juga kondisi atmosfer yang menentukan apakah operasi udara dapat dijalankan dengan aman.
Di tingkat nasional, dampak kesehatan turut menjadi perhatian. Kementerian Kesehatan melaporkan 283.270 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran di tujuh provinsi hingga 14 Oktober 2026. Angka ini merupakan data gabungan tujuh provinsi, bukan khusus Kalimantan Tengah.
Malaysia Menunggu, Indonesia Masih Membahas
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia belum menetapkan kepastian pengerahan bantuan Malaysia.
Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana menyatakan komunikasi dengan pemerintah Malaysia masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri.
Honi mengatakan Indonesia tidak menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Namun, pemerintah perlu membahas kebutuhan operasional, mekanisme pengiriman personel, pelaksanaan di lapangan, dan dukungan logistik sebelum mengambil keputusan.
“Hasil pembahasan itu akan menjadi dasar untuk menentukan apakah bantuan diterima,” ujarnya.
Dalam kondisi karhutla yang masih membebani Kalimantan Tengah, kejelasan proses tersebut menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan apakah bantuan tambahan dibutuhkan, bentuk dukungan mana yang paling efektif, dan bagaimana bantuan itu dapat diintegrasikan ke dalam operasi yang sedang berjalan.
Tawaran bantuan asing memang tidak otomatis menyelesaikan kebakaran. Helikopter sekalipun tidak dapat diterbangkan ketika jarak pandang tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Namun, keterbatasan tersebut justru membuat keputusan operasional, koordinasi, dan komunikasi yang tepat waktu semakin penting.
Persoalannya kini bukan semata-mata apakah Indonesia bersedia menerima bantuan Malaysia. Publik membutuhkan kejelasan mengenai hasil pembahasan kedua negara, sementara masyarakat di wilayah terdampak masih menghadapi kebakaran dan kabut asap.(/*)
