Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Selatan mulai menunjukkan perbaikan. Kabut asap dilaporkan menghilang setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Titik panas atau hotspot juga tercatat nihil selama tiga hari berturut-turut hingga Jumat, 30 Oktober 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Selatan, Edi Darmadi, menyebut kondisi tersebut sebagai perkembangan positif bagi pemulihan lingkungan. Meski demikian, BPBD belum menghentikan pemantauan karena kawasan yang sebelumnya terbakar masih berpotensi mengalami kebakaran kembali.
“Begitu juga hotspot di Barito Selatan dalam tiga hari ini sudah nihil dan ini merupakan hal yang sangat baik bagi pemulihan kualitas lingkungan,” kata Edi.
Perbaikan kondisi tersebut perlu dibaca bersama besarnya dampak karhutla sepanjang tahun ini. BPBD mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 1.301,99 hektare sejak Januari hingga 16 Oktober 2026. Kebakaran tersebar di enam kecamatan, dengan Kecamatan Dusun Selatan menjadi wilayah terdampak terluas, yakni 830,88 hektare.
Pada periode yang sama, data pemantauan Sipongi+ mencatat 9.576 deteksi titik panas di Barito Selatan. Angka tersebut merupakan jumlah deteksi hotspot, bukan berarti seluruhnya merupakan kejadian kebakaran yang terkonfirmasi. Luas lahan terbakar dan sebaran titik panas itu menunjukkan bahwa tekanan terhadap lingkungan masih cukup besar sebelum kondisi cuaca membaik.
Di tengah penanganan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menerima bantuan sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni pada 26 Oktober 2026 menyatakan dana itu telah masuk ke kas daerah dan disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla.
“Dana bantuan tersebut telah masuk ke kas daerah dan siap dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla,” kata Ita.
Ita menjelaskan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, serta instansi terkait untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan di lapangan. Dalam pemberitaan yang sama, bantuan pusat tersebut disebut berada di luar alokasi belanja tidak terduga yang sebelumnya disiapkan melalui APBD Perubahan 2026.
Masuknya dana ke kas daerah menjadi perkembangan penting, tetapi belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa anggaran telah dibelanjakan atau seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi. Rincian alokasi, pengadaan peralatan, dukungan operasional, distribusi logistik, hingga realisasi belanja masih perlu dibuka kepada masyarakat.
Sebelumnya, status tanggap darurat karhutla dan kekeringan ekstrem di Barito Selatan diperpanjang hingga 2 November 2026. Karena itu, nihilnya hotspot selama tiga hari perlu dipahami sebagai perkembangan kondisi sementara, bukan bukti bahwa ancaman kebakaran telah berakhir.
Pemerintah daerah masih perlu memastikan patroli di kawasan rawan berjalan, lahan bekas terbakar tidak kembali menyala, dan dana penanganan digunakan sesuai kebutuhan. Perbaikan kualitas udara menjadi kabar baik bagi warga, tetapi keberhasilan penanganan karhutla harus terlihat dari pengurangan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat, serta kesiapan menghadapi kondisi cuaca yang kembali kering.(din/*)
