Rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Juli hingga Oktober 2026 menjadi alasan WALHI Kalimantan Tengah mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengaudit seluruh perusahaan anggotanya secara independen.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menilai komitmen keberlanjutan RSPO harus diuji melalui tindakan nyata, bukan sekadar sertifikasi.
“RSPO harus melakukan audit independen dan mengevaluasi seluruh perusahaan anggotanya,” tegas Janang dalam siaran pers bersama WALHI Eksekutif Nasional dan TuK INDONESIA, 4 November 2026.
Menurut Janang, temuan pelanggaran lingkungan di lapangan dan kejadian karhutla terbaru di Kalimantan Tengah memperlihatkan pentingnya evaluasi terhadap perusahaan yang mengantongi sertifikasi keberlanjutan.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap kerusakan lingkungan justru akan mencederai prinsip yang selama ini diklaim menjadi dasar RSPO.
“Jangan sampai RSPO hanya menjadi topeng di balik masifnya kerusakan lingkungan, terutama di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Dalam analisisnya, WALHI memetakan 14 grup korporasi dan satu perusahaan yang terindikasi karhutla serta tercatat sebagai anggota RSPO. Pemetaan tersebut menggunakan analisis titik panas dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen dan temuan lapangan.
Kritik itu disampaikan melalui aksi “RSPO is Greenwashing!” bertepatan dengan pelaksanaan RT RSPO 2026 di Jakarta.
WALHI dan TuK INDONESIA mendesak RSPO mengevaluasi anggotanya dan memastikan sertifikasi tidak menjadi tameng bagi perusahaan yang terindikasi menyebabkan kerusakan lingkungan.(fah/*)
