Ribuan paket bantuan pangan, bantuan sosial, air bersih, masker, vitamin dan layanan kesehatan disalurkan kepada warga Katingan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kepada 969 penerima manfaat di Kelurahan Kasongan Baru, Kasongan Lama, Desa Tumbang Liting, Dusun Hampangin dan Desa Tewang Kadamba.
Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2.500 orang dari kelompok ASN golongan I dan II, PPPK, tenaga outsourcing, pasukan kebersihan, sopir angkutan umum, buruh, petani, nelayan dan juru parkir. Sebanyak 500 paket lainnya dialokasikan untuk pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Di Dusun Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, pemerintah kembali menyalurkan 2.026 paket bantuan pangan dan KHBS kepada 969 penerima manfaat dari Desa Hampalit, Talangkah, Banut Kalanaman dan Talian Kereng. Bantuan itu sudah mulai disalurkan sejak, Kamis 1 Oktober 2026.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan penanganan dampak karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak cukup hanya berfokus pada api.
“Tidak mungkin membangun daerah ini dengan sendirinya. Kita harus bersama, bergotong royong dan saling membantu. Bukan waktunya saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita mencari solusi,” kata Agustiar.
Menurut Agustiar, kehadiran pemerintah di tengah warga diperlukan untuk melihat langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan agar bantuan diberikan tepat sasaran melalui pendataan dan verifikasi yang diperbarui.
“Jangan pilih-pilih. Data masyarakat harus diperbaiki dan diverifikasi kembali supaya yang benar-benar berhak menerima bantuan dapat memperoleh haknya,” ujarnya.
Di Katingan Tengah, 1.300 paket bantuan pangan juga disalurkan secara bertahap. Setiap paket berisi 5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir, disertai masker dan vitamin. Program KHBS tahap II di wilayah itu diperuntukkan bagi 2.211 penerima dengan bantuan Rp250.000 per penerima.
Bantuan tersebut penting karena dampak karhutla tidak berhenti pada lahan yang terbakar. Pemerintah juga mencatat kebutuhan perlindungan kesehatan dan kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kemarau serta paparan asap.
Tetapi bantuan langsung memiliki batas. Ia meredakan tekanan yang dirasakan masyarakat sekarang, sementara sumber risikonya tetap berada di bentang alam dan tata kelola pencegahan.
Persoalan itu dijelaskan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Priyono Suryanto. Ia menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki kemampuan kelembagaan yang kuat ketika kebakaran terjadi. Masalahnya, kekuatan tersebut lebih sering terlihat ketika krisis sudah datang daripada menjadi sistem penjagaan yang terus bekerja sebelum kebakaran.
“Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan. Solidaritas kelembagaan mencapai puncaknya ketika kebakaran terjadi, tetapi belum selalu bertahan dengan kekuatan yang sama ketika hutan sedang tidak terbakar,” terangnya.
Menurut Priyono, program pencegahan sebenarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah menjaga kesinambungan, integrasi dan keberlangsungannya setelah masa darurat berakhir. Risiko kebakaran, katanya, tetap berkembang melalui kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, iklim dan dinamika sosial.
Karena itu, pencegahan tidak cukup diperlakukan sebagai kegiatan tambahan ketika ancaman mulai muncul. Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan aparat perlu berada dalam satu sistem yang terus membaca risiko, memantau perubahan bentang alam, menjaga fungsi ekologis dan melakukan intervensi lebih awal.
“Ketangguhan tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan kebakaran besar. Ketangguhan sendiri berarti kemampuan membaca risiko lebih dini, mengurangi kerentanan, menjaga fungsi ekosistem, dan bertindak sebelum ancaman berubah jadi bencana,” terangnya.
Pandangan tersebut relevan dengan kondisi Katingan saat pemerintah daerah masih harus mempertahankan kesiapsiagaan. Pada 28 September 2026, Pemkab Katingan membahas perpanjangan status tanggap darurat karhutla. Evaluasi itu mencakup koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, sarana-prasarana serta mekanisme respons dan pelaporan.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus pada evaluasi karhutla 10 September 2026, meminta dunia usaha tidak hanya hadir ketika kondisi sudah darurat. Menurutnya, dukungan untuk menghadapi kebakaran seharusnya disiapkan sejak awal.
“Kami sangat berharap peran dan kerja sama dari dunia usaha yang bekerja di Kabupaten Katingan. Kami tidak ingin setiap saat meminta bantuan. Kalau bisa, bantuan dan dukungan itu kita siapkan bersama sejak awal, terutama ketika menghadapi kondisi darurat,” pintanya.
Pemkab Katingan juga menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kesiapan personel, sarana pendukung, informasi lapangan dan mekanisme koordinasi yang jelas. Sekda Katingan Christian Rain menyebut seluruh unsur harus memahami peran masing-masing sebelum kondisi di lapangan memburuk.
“Mohon dukungannya terhadap beberapa sarana yang masih kita perlukan. Yang paling penting adalah kita menyamakan persepsi dalam menangani karhutla, sehingga ketika terjadi kondisi di lapangan, semua pihak sudah memahami peran dan langkah yang harus dilakukan,” kata Wabup.
Ukuran keberhasilan berikutnya bukan sekadar berapa banyak paket bantuan yang berhasil dibagikan setelah asap muncul, tetapi seberapa jauh sistem mampu mengurangi kebutuhan terhadap bantuan dan operasi besar ketika musim kemarau berikutnya datang. Gagasan itu sejalan dengan pandangan Priyono bahwa keberhasilan tertinggi terjadi ketika operasi pemadaman berskala besar semakin jarang diperlukan karena risiko telah ditekan sebelum api muncul.
