Penanganan karhutla di Kalimantan Tengah memasuki fase yang menuntut penguatan operasi darat. Asap pekat dan jarak pandang rendah membuat sebagian operasi udara menghadapi kendala, sementara hingga 27 September 2026 pemerintah mengerahkan 13.435 personel gabungan untuk memperkuat penanganan di berbagai wilayah.
Dalam evaluasi 21 September, BNPB mencatat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla sejak 1 Januari sampai 19 September 2026. Luasan yang ditangani hampir 13.000 hektare, sementara analisis citra satelit Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 7.634 hektare area terbakar.
Kondisi asap bahkan membuat jarak pandang di sejumlah wilayah turun hingga sekitar 500 meter. BNPB menyebut operasi helikopter water bombing tidak bisa sepenuhnya diandalkan ketika visibilitas penerbangan tidak memungkinkan.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing,” ujar Kepala BNPB Suharyanto. Senin (28/9/2026).
Karena itu, lanjut dia, BNPB meminta kekuatan yang tersedia di darat segera dimanfaatkan. Sekitar 10.700 personel telah dikerahkan dalam evaluasi 21 September, termasuk unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan dan ASN.
“Jangan ditaruh di gudang,” tegas Suharyanto mengenai peralatan pemadaman yang tersedia.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan setiap lokasi dan menambah peralatan apabila memang kurang.
“Kalau peralatannya kurang, ya kita beri peralatan,” katanya.
Dari sisi kepolisian, pembasahan lahan gambut menjadi langkah penting setelah api di permukaan berhasil dipadamkan. Pasalnya, bara masih dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memicu kebakaran serta menghasilkan asap.
“Walaupun api di atas sudah padam, masih ada api-api yang ada di bawah dan itu cukup banyak menghasilkan asap,” kata Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada api. Dalam forum pengendalian karhutla pada 23 September, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kalteng, Anang Dirjo menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus kita pastikan,” katanya.
Perkembangan terbaru menunjukkan strategi penanganan kini bertumpu pada kombinasi pemadaman darat, pembasahan, patroli, pelayanan kesehatan dan operasi udara ketika kondisi memungkinkan.(din/*)
