Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur bukan lagi semata persoalan titik api. Dampaknya telah masuk ke layanan kesehatan masyarakat, dengan 2.336 kasus gangguan kesehatan, termasuk ISPA, tercatat sepanjang 18 Agustus hingga 30 September 2026.
Angka itu muncul dalam rapat evaluasi penanganan karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku di Ruang Rapat Bupati Barito Timur. Dalam rapat tersebut, BPBD Damkar juga melaporkan 704 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 671,5 hektare secara kumulatif.
Selain gangguan pernapasan, tercatat 173 kasus diare dalam periode yang sama. Pemerintah daerah menyatakan pemantauan kualitas udara, penyediaan obat-obatan dan masker, serta penguatan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Distribusi air bersih yang tercatat hingga rapat itu baru mencapai 4.460 liter.
Misnohartaku menempatkan persoalan koordinasi sebagai salah satu titik penting penanganan. Pemerintah daerah meminta pembaruan data kejadian dilakukan setiap hari sekaligus memastikan kebutuhan operasional petugas, mulai bahan bakar, peralatan pemadaman hingga dukungan personel, tetap tersedia.
“Karhutla sekarang harus kita lihat sebagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya memadamkan api,” ungkap Sekda. Minggu (4/10/2026).
Ia mengatakan, pihaknya telah memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbarui data setiap hari, sekaligus memastikan kebutuhan petugas di lapangan tidak menjadi kendala.
Masuknya dampak kesehatan dalam evaluasi memperluas ukuran masalah. Selama ini jumlah titik api dan luasan terbakar menjadi indikator utama. Namun, ketika ribuan gangguan kesehatan mulai tercatat, beban karhutla tidak lagi hanya berada di lapangan pemadaman.
“Penanganan karhutla harus berjalan bersama dengan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama warga yang berada di wilayah terdampak asap,” ujarnya.
Ia menambahkan, data kesehatan dan kondisi lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.(din/*)
