Kejati Kalteng Tetapkan Lima Pejabat Dinkes Barsel Sebagai Tersangka Korupsi Dana BOK

PALANGKA RAYA Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelola

Resmi Ditutup, Ratusan Karyawan PT. ThuG PHK Massal
Dewan Barsel Dukung Program Larangan Mudik
Pengurus KONI Barsel Segera Diantik

PALANGKA RAYA Jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Tahun Anggaran 2020-2021, Jumat (5/1/2024).

Dalam rilisnya, Kapenkum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra mengatakan, kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, merupakan pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan Barsel. Penyidik Kejati Kalteng telah mendapatkan sedikitnya dua alat bukti, hingga dapat menetapkan kelima tersangka dalam kasus tersebut.

Dikatakan, kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni inisial PMI yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2020 sampai 2021 di Dinkes Barsel. Tersangka MJR sebagai Pengelola BOK Kabupaten dan Pengelola BOK Puskesmas Tahun 2020 sampai 2021 di Dinkes Barsel.

Tersangka lainnya yakni inisial ICD yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesmas, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2020 sampai 2021 di Dinkes Barsel. Tersangka inisial DKP yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Barsel Tahun 2020 yang juga Selaku Pengguna Anggaran (PA).

Selain itu, ditetapkan juga sebagai tersangka yakni inisial DS yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Barsel Tahun 2021 yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA).

Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai sekitar Rp.14 miliar lebih. Dana tersebut dipergunakan untuk BOK Puskesmas, BOK Dinas Kesehatan, BOK Sistem E-Logistik Obat dan BMHP, BOK Stunting, Dukungan Manajemen, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Pengawasan Obat dan Makanan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) senilai sekitar Rp. 16 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukan untukBOK Kab/Kota, BOK Puskesmas, BOK Kefarmasian dan Alkes, BOK Stunting, Jaminan Persalinan, Dukungan Akreditasi Puskesmas, Dukungan Akreditasi Laboratorium Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan.

Terkait dana tersebut, diduga dipergunakan dan dikelola tidak sebagaimana mestinya. Yakni dengan cara dicairkan tunai kemudian di setor dan atau ditransfer ke rekening pribadi beberapa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait kerugian negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 s/d 2021, Tim penyidik masih menunggu Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor. (rls/bud)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!