FOTO : Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas, Neni Yuliani.

Faktakalimantan.co.id – KUALA KURUN – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas pada Minggu lalu, melaksanakan  kunjungan kerja (kunker) ke dua kabupaten di Provinsi tetangga yakni Kalimantan Selatan (Kalsel). Yang mana, tujuannya untuk studi banding atau mengali ilmu mengenai cara berternak sapi dan pengelolaan jagung hibirida yang sukses. Agar perternakan itu bisa dikembangkan lagi ke wilayah Kabupaten Gunung Mas ini kedepannya.

Wakil Ketua II DPRD Gunung Mas, Neni Yuliani mengatakan, kunker tersebut upaya untuk memajukan daerah khususnya tatacara untuk pengelolaan ternak sapi dan mengelola jagung hibrida seperti di dua tempat yakni di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

“Kita kunker dari DPRD juga didampingi langsung dari Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Sehingga berjumlah 12 orang. Tujuan untuk mengunjungi dua kabupaten supaya kita tahu bagaimana cara pengembangan dua jenis untuk ketahanan kita dimasa pendemi ini,” ucap Neni Yuliani, Senin (5/7/2021).

Kedepan politisi dari partai berlambang bintang mency ini berharap kedepan, semoga apa yang didapatkan tidak hanya menjadi pengalaman, namun bagaimana tata cara untuk belajar dari kabupaten yang sudah sukses dalam penanaman jagung hibrida dan pengelolaan peternakan sapi seperti di Kalsel ini.

“Kita tau wilayah Kalsel ini, lebih luas wilayah kita Kalteng, apalagi kabupatennya lebih luas daerah kita, maka dari itu kita dapat belajar dari mereka, bagaimana cara mereka bisa sukses dalam beternak sapi dan sebagai petani jagung yang memang sumber kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan menurut, srikandi DPRD Gumas dari daerah pemilihan (dapil) I meliputi tiga kecamatan seperti Kecamatana Kurun, Mihing Raya dan Sepang ini menambahkan, apalagi Kabupaten Gumas sudah ada program smart agro, dalam hal pengembangan jagung hibrida. Namun harus mengetahui tatacara pengelolaan tanah, cara pemupukan dan lainnya.

“Walaupun ada program smart agro, yang ada. Akan tetapi kita juga harus tau seperti apa tatacara dan pengelolaan baik itu tingkat pengelolaan tanah hingga lama pemanenan serta penjualannya ini yang perlu dilakukan. Maka harus ada studi banding untuk mengetahui cara-cara yang bisa sukses dalam hal pengembangan suatu program,” pungkasnya. (agg/hms)