Palangka Raya Dipastikan Tidak Terapkan PSBB

faktakalimantan.co.id - PALANGKA RAYA - Sebagaimana diketahui pemerintah pusat berencana melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di

Lurah di Wilayah Banjir Diminta Rutin Lakukan Pengecekan
DPRD Palangka Raya Studi Banding Tupoksi Banmus dan Banggar ke Banjar Baru
Perjuangan para Pahlawan Harus Disyukuri

FOTO : Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani.

faktakalimantan.co.id – PALANGKA RAYA – Sebagaimana diketahui pemerintah pusat berencana melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di pulau Jawa dan Bali, terhitung 11 hinggs 25 Januari 2021.

Bagaimana dengan daerah lainnya, seperti halnya di Kota Palangka Raya terkait kebijakan tersebut. Menurut Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan bahwa pemerintah kota setempat tidak menerapkan PSBB, namun lebih kepada menjalankan pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat.

“Iya, guna menekan angka sebaran covid-19, maka Pemko melalui Satgas akan melakukan pengetatan aktivitas masyarakat. Seperti yang dilakukan saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 yang lalu,” ungkap Emi, Sabtu (9/1/2021).

Diungkapkan Emi, bila berkaca dari penerapan pengetatan saat Natal dan tahun baru itu, maka sampai saat ini belum ada hasil tracing yang menyatakan ada waga yang terkonfirmasi positif sehingga menimbulkan klaster.

Nah untuk saat ini bebernya, tim Satgas tengah menyusun draft surat edaran (SE) Wali Kota Palangka Raya terkait pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah sebaran covid-19.

Nantinya ada beberapa poin dalam surat edaran tersebut. Antara lain memuat pembatasan-pembatasan jam operasional aktivitas pelaku usaha kuliner dan operasional Tempat Hiburan Malam (THM)

Contohnya bagi usaha kuliner, dimana aktivitas menerima pelanggan makan ditempat hanya dibatasi hingga pukul 21.00 WIB saja, di atas jam tersebut para pelaku usaha diminta melayani pelanggan yang take away saja.

“Bila melanggar ketentuan tersebut maka akan ditindak tegas sesuai dasar hukum yang berlaku yaitu Perwali Nomor 26 Tahun 2020, tentang penegakan protokol kesehatan (Prokes),” tegas Emi.

Perlu diketahui sambungnya, adanya pembatasan aktivitas masyarakat ini merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang tidak menerapkan PSBB.

“Jadi Palangka Raya tidak menerapkan PSBB, namun hanya menerapkan pengetatan dan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku selama 14 hari ke depan,” tandasnya. (agg/hms)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!