Agar Tepat Sasaran, Dana Bos Musti Diawasi

"Jangan sampai salah sasaran, apalagi ini ada kenaikan,karena Dana BOS ini merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik. sehingga rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan ketat, ditambah lagi pungutan-pungutan sekolah yang masih terjadi akan membuka peluang negatif kalau tidak terawasi," ungkapnya, Rabu (12/2/2020).

faktakalimantan.co.id  - SAMPIT - Kenaikan dana Biaya Operasional Siswa (BOS) menjadi perhatian serius salah satu wakil rakyat dari daerah pemilih

Ada 104 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ini Permintaan Komisi III
Semua Camat Diminta Ikut Menggali Potensi Desa
Harapkan Pemkab Kotim Maksimal Tingkatkan PAD

FOTO : Ketua Praksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi S,pd.

faktakalimantan.co.id  – SAMPIT – Kenaikan dana Biaya Operasional Siswa (BOS) menjadi perhatian serius salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan lima. Dalam hal ini Ketua Praksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi S,pd.

Abadi mengatakan bahwa penyaluran dana BOS melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang rencananya langsung ke rekening sekolah, dilakukan untuk mempercepat penyaluran harus realisasi sesuai dengan mekanisme harus tetap diawasi.

“Jangan sampai salah sasaran, apalagi ini ada kenaikan,karena Dana BOS ini merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik. sehingga rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan ketat, ditambah lagi pungutan-pungutan sekolah yang masih terjadi akan membuka peluang negatif kalau tidak terawasi,” ungkapnya, Rabu (12/2/2020).

Dia juga berpesan, agar Instansi terkait khususnya dinas pendidikan mengawal anggaran dana BOS agar tidak terjadi kecolongan lagi dan berdampak kepada praktek korupsi yang mana berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Disdik berperan penting juga dalam hal ini, tujuannya ialah mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien dan sekolah yang menerima mengunakan anggaran itu lebih hati-hati jangan di gunakan untuk kepentingan pribadi,” lanjut pria yang menjabat anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur itu.

Selain itu, dana BOS ini merupakan kebijakan penyaluran dan penggunaan dari pemerintah yang fungsinya untuk meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik. Misalnya untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 100 ribu per peserta didik.

“Diketahui untuk SD yang sebelumnya Rp 800 ribu per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp 900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp 1,1 juta dan Rp 1,5 juta per siswa per tahun, dalam hal ini jangan sampai ada pemotongan-pemotongan lain yang tidak jelas,” tukasnya. (so/agg)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!