Abadi : Dana Bos Harus Diawasi Agar Tepat Sasaran

faktakalimantan.co.id - SAMPIT - Kenaikan dana Biaya Opresional Siswa (BOS) menjadi perhatian serius salah satu Legislator dari daerah pemilihan V

Dewan Kotim Sarankan Kepala Desa Inten Konsultasi Dengan Inspektorat
Warga Desa Patai Sambangi Wakil Ketua DPRD Kotim Terkait Hal Ini
Kotim Menerapkan Ilmu Kedisiplinan Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 (Sub)

FOTO : Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M. Abadi S,pd.

faktakalimantan.co.id – SAMPIT – Kenaikan dana Biaya Opresional Siswa (BOS) menjadi perhatian serius salah satu Legislator dari daerah pemilihan V (Lima). Dalam hal ini Ketua Fraksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M. Abadi S,pd.

Abadi mengatakan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui transfer dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang rencananya langsung ke rekening sekolah dilakukan untuk mempercepat penyaluran harus terealisasi sesuai dengan mekanismenya itu harus tetap diawasi.

“Jangan sampai salah sasaran, apalagi ini ada kenaikan,karena Dana BOS ini merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) non fisik, rentan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan ketat, ditambah lagi pungutan-pungutan sekolah yang masih terjadi akan membuka peluang negatif kalau tidak terawasi,” ungkapnya, Rabu (12/2/2020).

Dia juga berpesan agar Instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan mengawal anggaran Dana Bos ini agar tidak terjadi kecolongan lagi dan berdampak kepada praktek korupsi yang mana berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Disdik berperan penting juga dalam hal ini,tujuannya ialah mengurangi beban administrasi pemerintah daerah dengan menyalurkan dana BOS dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah sehingga prosesnya lebih efisien dan sekolah yang menerima mengunakan anggaran itu lebih hati-hati jangan di gunakan untuk kepentingan pribadi,” Lanjut pria yang menjabat anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur saat ini

Selain itu dana Bos ini merupakan kebijakan penyaluran dan penggunaan dari pemerintah yang fungsinya untuk meningkatkan harga satuan BOS per satu peserta didik, misalnya untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 100 ribu per peserta didik.

“Diketahui Untuk SD yang sebelumnya Rp 800 ribu per siswa per tahun, sekarang menjadi Rp 900 ribu per siswa per tahun. Begitu juga untuk SMP dan SMA masing-masing naik menjadi Rp 1,1 juta dan Rp 1,5 juta per siswa per tahun,dalam hal ini jangan sampai ada pemotongan-pemotongan lain yang tidak jelas,” tukasnya. (so/agg)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!