Jangan Ada Anak Putus Sekolah di Palangka Raya

faktakalimantan.co.id - PALANGKA RAYA - Setiap anak usia sekolah, semestinya harus mengenyam pendidikan. Itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Pen

Dorong Pengoptimalan Kurikulum Merdeka Berlajar
RSUD Palangka Raya Diharap Mampu Maksimalkan Layanan
Fairid Naparin Dorong Pengembangan Ternak Rusa

FOTO : Wakil Ketua II Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Shopie Ariany.

faktakalimantan.co.id – PALANGKA RAYA – Setiap anak usia sekolah, semestinya harus mengenyam pendidikan. Itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran pada peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Diharapkan melalui pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah yang menjadi peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Namun ironisnya, masih ada sejumlah permasalahan, dimana masih ada beberapa keluarga kurang mampu yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan ini, menjadi satu perhatian khusus untuk menjadi perhatian bersama.

“Intinya anak-anak harus bersekolah, minimal menempuh pendidikan dasar minimal sembilan tahun. Disini pemerintah daerah harus menjalankan perannya,” ungkap Wakil Ketua II Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Shopie Ariany, Senin (10/2/2020).

Hingga saat ini tidak sedikit anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya di Kota Palangka Raya yang terpaksa harus putus sekolah karena keterbatasan biaya.

Menyikapi hal tersebut, ia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya melalui dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja saling berkoordinasi guna memberikan solusi.

“Intinya pemerintah harus hadir, serta ambil bagian dalam memberikan bantuan guna mencegah agar anak-anak tidak bersekolah atau putus sekolah,” ujarnya.

Politisi Partai Perindo ini menambahkan, perhatian pemerintah itu tidak cukup hanya sampai pada sisi si anak saja, tapi ditelusuri juga keberadaan keluarga kenapa tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya atau membuat anaknya harus putus sekolah.

Ia juga mencontohkan, misalnya ada keluarga yang berkekurangan dalam hal pekerjaan, maka pemerintah melalui dinas tenaga kerja dapat membantu memberikan pelatihan atau menyalurkan pekerjaan yang layak.

“Oleh sebab itu, setidaknya dua SOPD ini harus bersinergi, memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu, selain untuk memenuhi kesejahteraan mereka tetapi juga agar bisa menyekolahkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan,” tuturnya.

Shopie juga menilai, jika peran pemerintah dalam membantu pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak hanya sebatas pada persoalan kemampuan membayar biaya sekolah saja, namun harus memberikan solusi sampai ke akar persoalan.

“Ini supaya keluarga kurang mampu bisa meningkatkan taraf hidupnya, sehingga tidak bergantung pada pemerintah, akan tetapi sudah mampu mandiri dan bisa menyekolahkan anak didik pada jenjang yang lebih tinggi,” pungkasnya. (ys/agg)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!