Komisi C DPRD Kota Kunjungi SMPN 8 Palangka Raya.

faktakalimantan.co.id - PALANGKA RAYA - Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, beberapa waktu lalu telah melakuka

Anggaran Penanganan HIV/AIDS Perlu Ditambah
Tim Peneliti LPPM UNPAR, Enam Syarat Menjadi Kota Cerdas
Walikota Palangka Raya Pimpin Upacara HUT Kemerdekaan

FOTO : Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra.

faktakalimantan.co.id – PALANGKA RAYA – Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke SMPN 8 Palangka Raya.

Dimana, kunker tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra beserta anggota komisi DPRD kota yang lainnya, serta turut mengikuti, SOPD terkait, yang berasal dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Beta Syailendra menyampaikan, adapun tujuan dilaksanakannya kunker ini, ialah tidak lain sebagai upaya memajukan penyelenggaraan pendidikan, dengan melakukan pengawasan penyelenggaraan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

Lanjut Beta, ada beberapa catatan poin yang didapat, setelah melakukan diskusi dengan pihak sekolah yang memakan waktu cukup panjang. Diantaranya, yakni adanya isu penghapusan tenaga kerja honorer pemerintah daerah (Pemda), yang membuat sejumlah guru honorer di SMPN 8 merasa khawatir dan was-was terhadap masa depan pekerjaannya.

Terlebih, dengan kapasitas siswa yang berjumlah sekitar 1000 orang lebih, maka keberadaan tenaga guru honorer di sekolah masih sangat diperlukan.

“Saya rasa, semua tenaga guru honorer memiliki kekhawatiran yang sama atas wacana pemerintah pusat tersebut. Namun kami minta kepada para guru honorer, untuk tetap tenang dan bisa mengajar seperti biasa. Karena kejelasan atas regulasi tentang penghapusan tenaga honorer tersebut masih belum ada. Kita tunggu juknis dan regulasi dari pemerintah,”ucapnya belum lama ini.

Sambung Beta menambahkan, jika usulan dari sekolah untuk pembenahan sarana dan prasarana (Sarpras) belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian, poin berikutnya yang diharapkan oleh pihak sekolah, yakni agar mendapat perhatian dari pemerintah.

Dengan banyaknya jumlah siswa yang bersekolah di sana, maka ketersediaan sarpras pendukung juga sangatlah diperlukan, mulai dari kursi, meja belajar, papan tulis, renovasi ruang kelas serta penambahan toilet sekolah.

“Hal berikutnya yang menjadi permasalahan yaitu sekolah sering tergenang air, terlebih ketika hujan lebat turun. Kami berharap kepada pihak pemerintah agar bisa membantu memecahkan permasalahan ini. Sementara, kami juga menyarankan kepada pihak sekolah untuk menyediakan sumber resapan air sebagai langkah pencegahan genangan air sebagai solusi jangka pendek,” tandasnya.

Politisi PAN ini kembali memberikan saran, terkait legalitas tanah dan lahan sekolah, agar pihak sekolah untuk bisa segera menginventarisir dan menyiapkan dokumen sertifikat tanah, bangunan, serta keperluan legalitas lainnya, sebagai pencegah jika dikemudian hari terjadi tumpang tindih lahan maupun permasalahan tapal batas dengan warga sekitar. (ys/agg)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!