Kasus Sengketa Lahan Tinggi, Pemerintah Harus Hadir

SAMPIT - Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (

Rimbun Geram Luasan Tanah Makam Lintas Agama Berkurang
Oknum Guru Malas,Komisi III Minta Disdik Usut Tuntas
Legislator Kotim Ini Apresiasi Tindakan Tegas Polisi

RAPAT : Jajaran anggota DPRD Kabupaten Kotim saat mengikuti rapat paripurna.

SAMPIT – Kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih tinggi.

Menanggapi permasalah yang sudah menahun itu, Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Juliansyah mengatakan, semua bisa terselesaikan dengan baik, andai pemerintah daerah bisa maksimal membantu menyelesaikannya.

“Bayangkan sampai ada kasus sengketa sudah puluhan tahun belu, juga terselesaikan. Ini bukti bahwa peran serta dari pemerintah sangat minim,” sebut Juliansyah.

Lanjut Politisi Partai Gerindra ini, jika itu terus berlanjut, maka masyarakat lah yang akan dirugikan, baik dari segi waktu, tenaga, hingga biaya yang dikeluarkan.

Menurut wakil rakyat dari dapil V ini, tingginya kasus sengketa lahan tersebut ditakutkan akan berdampak pada kamtibmas di daerah ini. Karenanya, pemerintah diminta aktif untuk memberi solusi terkait kasus sengketa lahan itu.

“Kita tidak ingin ada gesekan di masyarakat, akibat kasus itu berlaut-larut tidak selesai. Kita juga berharap adanya peran serta para tokoh adat agar masyarakat kita tidak sampai dirugikan,” pungkasnya. (sog)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!