Banggar ‘Sentil’ Eksekutif Terkait Proyek Multi Years

faktakalimantan.co.id - BUNTOK - Badan Anggaran DPRD Barito Selatan mempertanyakan kepada eksekutif, terkait pengajuan anggaran proyek multi years

Ini Alasan Kejari Barsel Tolak Pengacara Hi Dampingi Kliennya Saat Pemeriksaan
Kecamatan Utara Menjadi Daerah Penerima Dana Pembangunan Terbanyak Tahun 2021
Polsek GBA dan Koramil Tabak Kanilan Kembali Bagikan Sembako

FOTO : Rapat penyampaian KUA APBD Barsel tahun 2020, Selasa (29/10/2019), DPRD ‘sentil’ eksekutif terkait multi years.

faktakalimantan.co.id – BUNTOK – Badan Anggaran DPRD Barito Selatan mempertanyakan kepada eksekutif, terkait pengajuan anggaran proyek multi years dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Masalah terkait proyek multi years yang menuai pertanyaan dari Banggar DPRD, dalam pelaksanaan rapat penyampaian KUA APBD 2020 yang digelar di Ruang Rapat Komisj Gabungan DPRD, Selasa (29/10/2019), adalah adanya jumlah pengajuan anggaran pembayaran multi years untuk tahun 2020 menjadi Rp.142 milyar atau naik sebesar Rp.27 milyar.

Hal tersebut, dikatakan oleh Ketua DPRD Barsel, Ir. HM. Farid Yusran, MM, tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam nota kesepakatan (MoU) antara DPRD periode 2014-2019 dengan Bupati Barsel, yang menyebutkan bahwa pembayaran pada tahun 2020 atau tahun terakhir penganggaran proyek tahun jamak tersebut, yang hanya sebesar Rp.115 milyar.

“Itu kan untuk tahun 2020, seharusnya hanya Rp.115 milyar, kok bisa naik jadi Rp.142 milyar tanpa ada memperbaiki nota kesepakatan, itu bagaimana?” pertanyakan Farid.

Padahal, MoU inilah yang menjadi dasar untuk landasan hukum pelaksanaan dan pembayaran ketujuh paket proyek multi years tersebut.

“Sedangkan kalau kita lihat, nota kesepatan itulah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan multi years, karena nilai hukum MoU itu sama dengan PPAS, sama dengan Perda, kalau kita di Permendagrinya tahun 2011 itu. Jadi jangan semaunya dirubah, kan tidak boleh, menurut pemahaman saya begitu ya!” tukasnya.

Senada dengan Farid, anggota Banggar dari Parpol Demokrat, Idariani mengatakan bahwa perlu adanya penjelasan dari pihak eksekutif terkait jumlah anggaran pembayaran multi years yang tidak seusai dengan isi MoU antara Bupati dan DPRD.

“Multi years ini seperti apa, saya tidak tahu pak ketua (DPRD), saya tidak memegang MoU-nya, jadi perlu ada penjelasan secara mendetail mengenai proyek ini, walupun ini diketok di periode saya yang lalu. Jadi kebetulan memang saya Banggar tapi bukan anggota komisi II,” ucapnya.

Dalam hal ini, Idariani sepakat, bahwa semestinya pelaksanaan dan pembayaran proyek multi years harusnya tidak boleh keluar dari konteks MoU yang menjadi dasar hukum pelaksanaan.

“Pemikiran saya adalah, bahwa apa yang di MoU itu, itu mengikat. Apapun yang tertulis disana, itu yang wajib kita laksanakan. Kalaupun ada langkah selanjutnya yang keluar dari MoU itu, maka seharusnya ada MoU selanjutnya, atau MoU yang ada itu dicabut!” tekankannya.

Untuk itu, ia meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Barsel, untuk melakukan evaluasi kembali terkait sistem pembayaran yang akan dilakukan. Pasalnya, tegas Idariani lagi, apabila langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh TAPD terkait sistem pembayaran tidak tepat dan berkonsekuensi hukum, maka dirinya akan menarik diri dan tidak akan menyepakati kebijakan tersebut.

“Saya mengatakan disini, mohon dipikirkan kembali oleh tim Pemerintah Daerah, andaikan itu (pembayaran, red) tidak sesuai dengan MoU. Saya orang pertama nanti di tim anggaran, yang akan meminta semacam surat, bahwa saya tidak menyepakati itu, andaikan itu harus terjadi!” tegasnya.

Di sisi lain, kompak dengan Idariani, politisi PPP, Nurul Hikmah, pun juga meminta alasan pihak eksekutif dalam mengambil kebijakan menaikan jumlah pembayaran multi years, sebab hal tersebutlah yang menyebabkan membengkaknya defisit anggaran Barsel tahun 2020.

“Saya hanya minta penjelasan, apa dasar kita merasionalisasikan kebijakan anggaran? Karena sesuai dengan paparan pak Sekda tadi, bahwa penganggaran pembayaran multi years merupakan salah satu alasan utama yang menyebabkan besarnya defisit kita,” pertanyakannya.

Rapat yang digelar sejak pagi hari dan sempat diskor tengah hari tersebut, berakhir dengan kesepakatan antara DPRD dan Eksekutif, bahwa perlu adanya rasionalisasi dalam evaluasi draf KUA APBD tahun 2020. (Petu)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!