Defisit Anggaran Membengkak

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batara mengalami defisit anggaran 2019. Hal ini pun menjadi sorotan dewan, seperti yang disampaikan Fr

Puluhan Karyawan PT BAK Kembali Datangin Kantor DPRD Barut
PasanganTaufik-Ompie Herby Mendaftar Di Hari Terakhir
Hindari Sepeda Motor Mobil Pengangkut pasir masuk Jurang

MENJELASKAN : Juru bicara Fraksi PPP H Abri menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna.

MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batara mengalami defisit anggaran 2019. Hal ini pun menjadi sorotan dewan, seperti yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H Abri pada saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

“Defisit anggaran semakin besar pada tahun anggaran 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batara kurang cakap dalam menganalisa penerimaan keuangan dari pusat. Pemerintah Kabupaten Batara juga mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan rangsangan atau stimulasi dalam perekonomian apabila kondisi lesu,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi PPP berharap program-program pembangunan yang tidak terakomodasi di tahun 2019 agar menjadi prioritas utama pada APBD tahun anggaran 2020, yang tidak lama lagi akan dibahas antara pihak legislatif dan eksekutif.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batara dapat mengajukan Raperda APBD Perubahan sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD 2019 sehingga pembahasan berikutnya bisa lebih optimal dan tidak terkesan tergesa-gesa,” ungkap H Abri.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Amanah Rakyat Karya Sejahtera, Hasrat juga menyoroti Badan Layanan Umum Daerah, khususnya RSUD Muara Teweh. Fraksinya berharap fasilitas cuci darah bisa pembangunannya bisa dipercepat dan segera difungsikan.

“Dengan tersedianya fasilitas cuci darah di RSUD Muara Teweh maka masyarakat Batara yang akan melakukan cuci darah, tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit luar daerah untuk melakukan cuci darah,” ujar Hasrat.

Dikatakannya, mengenai usulan-usulan DPRD Batara untuk kepentingan masyarakat Batara yang belum bisa diakomodasi oleh pemerintah daerah dalam APBD Perubahan, agar dimasukan dalam APBD Murni 2020.

“Kami berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun rencana anggaran, jangan sampai anggaran yang sudah disepakati bersama tidak dapat terserap dengan baik, sehingga menjadi Silpa. Ini sangat berdampak terhadap masyarakat,” tandasnya. (sbi)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!