faktakalimantan.co.id - KUALA KURUN - Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Gunung Mas, Brikson mengatakan bahwa pihaknya telah m
FOTO : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Gunung Mas, Brikson (kanan) ketika menghadiri ritual adat tiwah massal di Desa Jalemu Kecamatan Rungan, Rabu (11/9/2019).
faktakalimantan.co.id – KUALA KURUN – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Gunung Mas, Brikson mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan pelaksanaan tiwah massal di Desa Jalemu, Kecamatan Rungan yang digelar tanggal 12 Agustus hingga 11 September 2019.
“Total kami serahkan sekitar Rp 127 juta untuk membantu tiwah massal. Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing langsung menyerahkan bantuan uang itu kepada pihak panitia,” ungkapnya, Kamis (12/9/2019).
Program bantuan pelaksanaan tiwah massal mulai dianggarkan Disdikbud Gunung Mas sejak 2016 lalu hingga sekarang. Tahun ini, terdapat dua tempat yang menerima bantuan, yakni di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Desa jalemu, Kecamatan Rungan.
“Tiap tahun memang dianggarkan untuk dua tempat dan daerah aliran sungai (DAS) yang berbeda, namun dengan besaran bantuan yang sama. Hal ini guna menghindari munculnya kecemburuan sosial. Bantuan pemerintah dapat dikucurkan apabila peserta tiwah massal mencapai 25 jenazah atau lebih,” jelasnya.
Berdasarkan laporan panitia, tiwah massal di Desa Jalemu diikuti sebanyak 48 orang jenazah yang berasal dari beberapa desa atau kecamatan sekitar. Tujuan utama bantuan itu, yakni guna membantu meringankan beban masyarakat penganut Hindu Kaharingan yang kurang mampu untuk menggelar ritual sakral tersebut.
“Karena biaya ritual tiwah itu tidak murah, sekarang saja harga satu ekor kerbau mencapai Rp 20 juta lebih, belum beli sapi, bayar insentif basir atau balian serta tetek bengek yang lainnya. Bantuan pemerintah ini sifatnya subsidi, sedangkan sisa biaya lainnya ditanggung pihak peserta,” sebutnya.
Lantaran tingginya antusiasme masyarakat mendapatkan bantuan tiwah massal tahun depan, kini pihaknya mengaku sudah kebanjiran proposal dari pelbagai desa atau kecamatan.
“Yang namanya dana pemerintah, tentu setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan oleh oenerima bantuan,” pungkasnya. (agg)
COMMENTS