BLUD Kesehatan Menjadi Sorotan Dewan

MUARA TEWEH – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Batara tahun anggara

Program Pelatihan Kerja Berikan Pengaruh Besar
Dewan Akan Lakukan Pengecekan kelapangan Terkait Belum Selesainya Pembangunan Bandara HM Sidik
Tes CPNS Barut Hanya Kebagian Profesi Guru dan Tenaga Kesehatan

PARIPURNA : Juru bicara fraksi PAN Hasrat menyampaikan catatan dan masukan saat penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2018.

MUARA TEWEH – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Batara tahun anggaran 2018, karena kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 kali berturut-turut.

“Ini menambah kepercayaan masyarakat, bahwa tata kelola pemerintah daerah berjalan dengan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya juga sudah bagus,” ujarnya.

Hasrat menambahkan, kewajiban selanjutnya yang harus diselesaikan sesuai dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni segera menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. “Termasuk berkewajiban menyampaikan laporan atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima,” ungkapnya.

Lanjut Hasrat, setelah memperhatikan jawaban pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi PAN serta rapat gabungan komisi dengan Pemerintah daerah maka pihaknya menyampaikan catatan dan masukan.

Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar benar-benar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai pasien terabaikan. Seperti kejadian sebelumnya, ada pasien mau melahirkan yang terabaikan dan lambat penanganannya sehingga mengakibatkan bayinya meninggal dunia.

“Sehingga terkesan BLUD kita tenaga kesehatannya tidak profesional, SOP pelayanan yang tidak jelas, bahkan yang lebih disayangkan kita mempunyai 2 dokter spesialis kandungan yang mana 2 dokter tersebut sedang berada di luar daerah pada saat masalah itu terjadi,” tegasnya.

Seharusnya direktur BLUD bisa mengatur jangan sampai dokter spesialis kandungan kosong, jika memang ada keperluan diluar daerah harus ada 1 dokter yang berada di tempat, mengingat pasien yang berobat di BLUD tidak hanya masyarakat Batara, malainkan juga dari kabupaten tetangga. “Hal ini jangan sampai terulang kembali, karena tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Dari fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun rencana anggaran, jangan sampai anggaran yang sudah disepakati bersama tidak dapat diserap dengan baik, sehingga menjadi silpa, dan ini sangat berdampak pada masyarakat. (sbi)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!