Bupati Supian Hahi Optimistis Kotim Surplus Beras

faktakalimantan.co.id - SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi (SHD) mengatakan, selama dua periode kepemimpinannya selalu konsen untuk

Segera Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir
DPRD Kobar Belajar Perda Proke ke Kotim
Rapat Paripurna Dewan Molor Satu Jam

PEDA KTNA : Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi saat berbincang-bincang dengan salah seorang peserta Peda KTNA XII di Sampit, Senin (8/7/2019).

faktakalimantan.co.id – SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur H Supian Hadi (SHD) mengatakan, selama dua periode kepemimpinannya selalu konsen untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kabupaten itu. SHD pun optimistis, produksi beras tahun ini kembali mampu mencapai swasembada, bahkan surplus seperti tahun lalu.

“Dari periode pertama dan kedua, saya selalu konsen dalam meningkatakan produktivitas pertanian. Sehingga  Kabupaten Kotim sudah mempunyai padi kualitas unggulan yaitu siam epang, dan surplus beras setiap tahunnya,” kata Supian Hadi, Senin (8/7/2019).

Menurut bupati, pada tahun 2010, Kotim mengalami kekurangan beras sekitar 35 ribu ton. Namun sekarang sudah surplus. Bahkan bisa mencapai swasembada. Hal ini bukan karena kehebatan bupati ataupun kepala perangkat daerahnya (PD). Tapi berkat kerja keras dan kehebatan para petani yang sudah berusaha keras untuk meningkatkan produksi beras sehingga bisa surplus.

“Surplusnya beras di Kabupaten Kotim setiap tahunnya merupakan kehebatan para petani, bukan kehebatan bupati ataupun kepala perangkat daerahnya. Itu juga merupakan kerja keras mereka dalam meningkatkan produksi beras di Kabupaten Kotim,” ungkapnya.

SHD juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Kotim akan terus mendorong petani meningkatkan produksi pertanian, terutama padi dan berbagai peningkatan sumber daya manusia. Juga bantuan peralatan produksi pertanian terus disalurkan untuk mempermudah petani dalam bertani secara efektif. Termasuk cetak sawah baru juga terus dilakukan.

“Di wilayah selatan kita juga sudah membebaskan 64 ribu hektare yang dulunya lahan dan hutan produksi. Yang dulunya di peta warnanya kuning, sekarang sudah APL warnanya putih. Hal ini untuk kepentingan masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian,” kata Supian Hadi.

Bupati juga mengatakan, pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan program prona bagi para petani maupun nelayan di wilayah selatan. Sehingga mereka mempuyai sertifikat agar memperoleh kepastian hukum akan hak-hak tanah mereka.

“Dengan adanya sertifikat tersebut bisa untuk menambah modal usaha dengan meminjam di bank melalui KUR dan yang lainnya,” pungkasnya. (sog)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!