FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA-Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor menilai pembangunan drainase dengan skala skunder atau
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor
FAKTAKALIMANTAN.CO.ID,PALANGKA RAYA-Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor menilai pembangunan drainase dengan skala skunder atau drainase saluran utama bagi Kota Palangka Raya sangat tepat. Mengingat selama ini drainase yang ada pada infrastruktur jalan diberbagai kawasan kota setempat, memerlukan saluran drainase sanitiasi lebih besar.
“Banjir yang terjadi pada banyak kawasan di Palangka Raya, salah satu faktor penyebabnya adalah drainase pada infrasturktur jalan yang tidak didukung keberadaan drainase skala primer,”ungkap Sugianor usai menghadi peresmian dan penandatanganan penyerahan aset drainase saluran utama di Jalan Soekarno –Hatta Palangka Raya oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (9/5/2018).
Tidak bisa dipungkiri kata Sugianor, banyak keberadaan drainase ukuran primer, yang dibangun tidak melalui sistem yang memadai. Sehingg ketika hujan turun dengan durasi tinggi drainase tidak mampu menampung serta mengalirkan air dengan lancar.
“Sistem drainase yang dibangun tidak melalui kajian, ditambah lagi menumpuknya sampah pada drainase, maka banjir atau genangan air pun tidak terbendung,”jelasnya lagi.
Sementara lanjut Sugianor, dengan telah dibangunnya infrastruktur drainase saluran utama di Jalan Soekarno –Hatta, tentu akan menjadi langkah awal dari upaya peningkatan sistem drainase di Kota Palangka Raya.
“Ya, saya sependapat dengan wali kota Palangka Raya, bahwa saluran drainase sanitasi perlu dibangun lagi pada sejumlah titik kawasan, dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan banjir saat ini,”cetusnya.
Pun demikian, dalam peningkatan kualitas drainase sanitasi di Palangka Raya tentu memerlukan kinerja bersama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, mengingat pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam hal anggaran.
“Maka itu tidak ada salahnya, bila pemerintah kota untuk dapat mengkaji pembangunan infrastruktur bagi publik, melalui sistem atau konsep bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,”tutup Sugianor.VD
COMMENTS