10 Maret 2018, KPU Kotim Kembali Lantik 504 Anggota PPS

Sampit, Gerak Kalteng- Setelah melantik 51 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka persiapan Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) K

Terkait Covid-19, Warga Kotim Diminta Tingkatkan Kewaspadaan
Kasus Sengketa Lahan Tinggi, Pemerintah Harus Hadir
Kadis Pertanian Kotim Kini Dipimpin Seorang Plt

Sampit, Gerak Kalteng- Setelah melantik 51 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka persiapan Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali melantik 504 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 168 Desa.

Ketua Komisioner KPU Kotim Sahlin ketika dikonfirmasi baru-baru ini menyampaikan, pelaksanaan pelantikan Anggota PPS direncanakan pada tanggal 10 Maret 2018 nanti.

” pelantikan dilaksanakan di masing-masing Kecamatan (ada 17 Kecamatan se-Kotim.red), dan pelantikan dilimpahkan lansung ke masing-masing anggota PPK sebagai kepanjangtanganan KPU” ujara Sahlin.

Mengingat petugas dimasing-masing Kecamatan hanya terwakili 3 orang anggota. Pihaknya berkeingin agar petugas yang dilantik kemarin bisa bekerja lebih optimal dan bisa bersinergi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan atau Desa.

Ia menginformasikan, sekarang ini sudah masuk dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Dan yang pertama yang harus dikerjakan oleh anggota PPK adalah melakukan pemuktahiran data pemilih.

Setelah melakukan pemuktahiran data pemilih lanjutnya menjelaskan, dilanjutkan pencocokan data pemilih yang dijadwalkan pada 17 April sampai dengan 16 Mei 2018, dan kegiatan pencocokan data pemilih tidak hanya dilakukan di wilayah Kotim saja, tapi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

Ketika disinggung terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2015 lalu, untuk Kotim persentasenya hanya mencapai 51 persen. Untuk meningkatkan persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, KPU Kotim akan meningkatkan kegiatan sosialisasi ke masyarakat.

“undang-undang sekarang sosialisasi bukan tanggungjawab KPU saja, tapi juga tanggungjawab masyarakat atau Pemerintah Daerah, dan sosialisasi nantinya akan kita gencarkan khususnya di Daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh atau belum tau, kalau pemilu 2019 berbeda dengan pelaksanaan pemilu ditahun-tahun yang lalu” tutupnya.(nd)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!