PALANGKA RAYA,GK-Puluhan warga yang biasa beraktivitas sebagai pemulung dikawasan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Km 14 Jalan Tjilik Riwut Palang
PALANGKA RAYA,GK-Puluhan warga yang biasa beraktivitas sebagai pemulung dikawasan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Km 14 Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya, mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palangka Raya di Pilkada serentak 2018. Sikap ingin golput itu dilakukan, lantaran mereka tak terdata sebagai warga penerima bantuan langsung beras sejahtera (Rastra) yang saat ini sudah disalurkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama dengan pihak Bulog Kalteng
Nurlian (48), salah seorang pemulung, menilai pemerintah tidak adil dalam menetapkan data penerima rastra ditahun 2018 ini. Menurutnya pendataan penerima rastra atau rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan tersebut banyak yang melenceng, karena masih banyak warga yang seharusnya menerima, namun tidak mendapat rastra termasuk para pemulung yang keseharian beraktivitas di TPA Km 14 Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya.
“Mengheranka, padahal pada rastra yang sebelumnya kami selalu kebagian. Sebab itu kami mempertanyakan apa yang menjadi dasar dan kriteria penerima rastra itu. Karena masih banyak sekali warga miskin yang tidak terdata termasuk kami dari para pemulung,”tandasnya,Minggu (4/3).
Menurut Nurlian, bantuan beras rastra selama ini sangat diharapkan. Memang kata dia, bagi sebagaian besar orang nilai rastra tidak ada apa-apanya, namun bagi mereka mendapatkan jatah rastra sangat berarti.
“Apalagi sekarang pembagian rastra sudah gratis tidak lagi harus menebus. Terlebih beras yang disalurkan terhitung selama tiga bulan atau sama dengan tiga karung beras seberat 10 Kg. Inilah yang membuat kami kecewa,”tukasnya.
Dirinya lanjut Nurlian, sudah mempertanyakan hal tersebut dengan RT setempat, namun jawaban RT adalah data penerimanya berdasarkan data BPS.
“Kami juga sudah datang ke Dinas Sosial (Dinsos) kota untuk mempertanyakan hal yang sama. Jawabannya yaitu tadi berdasarkan data BPS. Ini sungguh mengherankan, apakah ini benar-benar di data. Masa orang yang mempunyai rumah beton dan usaha yang jelas, malah kebagian rastra,”timpalnya.
Hal yang sama dikatakan Berli (52), usaha memulung sudah dilakukan sejak lama. Walaupun bekerja kerap berpindah-pindah namun secara data kependudukan mereka telah terdata sebagai warga tetap dilingkungan RT-nya.
“Pekerjaan memulung ini sudah lama kami lakukan, tapi sebagai orang miskin ternyata kami tidak mendapat prioritas sebagai penerima rastra. Jadi buat apa mikirin pilkada, lebih baik golput,“tegasnya.
Sementara itu, Sukamdianyah salah seorang dari Relawan Demokrasi KPU Kota Palangka Raya, saat ditemui tengah melakukan sosialisasi pilkada bersama anggota rewalan lainnya mengatakan, apa yang dialami para warga tersebut adalah merupakan bagian dari dinamika pesta demokrasi. Namun demikian kata dia, golput jangan dijadikan pilihan terakhir.
“Tadi kita menganjurkan agar warga jangan berpikiran golput, sebab setiap warga mempunyai hak pilih, dimana akan rugi bila tidak digunakan saat pesta demokrasi. Intinya warga mempunyai kesempatan menentukan pemimpin yang sesuai hati nuraninya, serta mampu membawa perubahan kedepan. Perlu diingat, satu suara pun sangat berarti dalam pelaksanaan pilkada saat ini,”tuturnya singkat.VS
COMMENTS