Dana Desa 2018 Naik 10 Persen

KASONGAN,GK – Dari tahun ke tahun dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) terus mengalami peningkatan. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar DD tahun 2018 dinaikan menjadi Rp 120 triliun dari tahun sebelumnya Rp 60 triliun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Katingan Kabul Mustiman mengatakan, sejauh ini pemerintah pusat masih menilai bahwa DD dan ADD efektif dalam memberdayakan masyarakat desa, baik dari segi infrastruktur hingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

“Pada tahun 2017 DD yang disalurkan rata-rata desa mendapatkan uang sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Sementara tahun ini diperkirakan setiap desa mendapatkan uang mencapai Rp 1,6 miliar,” ungkapnya, Jumat (19/1).

Selain itu, mulai tahun ini pemerintah pusat bakal merubah komposisi pengalokasian dana desa atau tidak lagi disalurkan dengan nominal yang sama. Indikatornya tergantung dari angka orang miskin di desa itu. Semakin besar angka orang miskin yang berada di satu desa, maka akan lebih besar pula anggaran yang diterima.

“Untuk desa dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak akan dinaikan. Dengan begitu, jumlah penduduk miskin yang tinggi otomatis akan mendapat DD yang lebih tinggi juga. Saya belum tahu berapa nominalnya, yang jelas kisaran kenaikannya sekitar 10 persen,” jelasnya.

Kenaikan pengalokasian tersebut bertujuan untuk menambah lapangan pekerjaan yang pada muaranya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

“Makanya diintruksikan agar kegiatan-kegiatan desa jangan pakai kontraktor, kalau bisa memberdayakan masyarakat saja. Jadi kalau dikerjakan oleh masyarakat maka 20 persen dari DD dipakai untuk mengupah masyarakat yang bekerja,” katanya.

Terkait pencairan DD tahap pertama tahun 2018, saat ini sedang dilakukan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) dan perhitungan lainnya. Dirinya menargetkan pencairan tahap I bisa secepatnya bisa dilaksanakan pada awal April mendatang.

“Berdasarkan evaluasi penggunaan DD tahun lalu cukup baik, rata-rata penggunaan anggaran tiap desa sudah sebesar 100 persen. Terkait kendala, kebanyakan proyek desa mengalami keterlambatan kegiatan lantaran faktor alam seperti bencana banjir,” tukasnya.

Kabul Mustiman berharap, agar 161 desa di daerahnya dapat melaksanakan kegiatan pembangunan semata-mata demi kemajuan desa dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Karena pemerintah tidak akan memberikan dana segar tambahan pada desa-desa yang tidak mengalami kemajuan. Salah satu syarat untuk mendapatkan dana tersebut, yakni tiap desa harus memampangkan baliho berisi transparansi dana desa,” pungkasnya. (BS)