10 Rekomendasi kepada Pemko Palangka Raya Terkait LHP BPK

PALANGKA RAYA,GK-Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta segera menindaklanjuti dan mengevaluasi dari hasil rekomendasi panitia kerja (Panja) DP

Cegah Virus Corona, Sehat Tak Perlu Pakai Masker
Jaga Bersama Keberadaan Fasum yang Dibangun
Pemerintahan Kota Palangka Raya Perlu Ciptakan Kemandirian

PALANGKA RAYA,GK-Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta segera menindaklanjuti dan mengevaluasi dari hasil rekomendasi panitia kerja (Panja) DPRD setempat, terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI perwakilan Kalteng terhadap efektivitas kinerja Pemko Palangka Raya dalam upaya pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional
Hal ini disampaikan Ketua Panja tindak lanjut LHP BPK-RI DPRD Kota Palangka Raya, Subandi usai rapat paripurna dalam rangka laporan panitia kerja Terhadap LHP BPK-RI di ruang sidang paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (16/1/).
‘Hasil rapat kerja panja bersama SOPD terkait, serta didukung dari hasil peninjauan kelapangan, maka kami memberikan sebanyak sepuluh (10) rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya yang berkenaan dengan LHP BPK. Intinya kami sependapat dari hasil rekomendasi dari LHP BPK untuk ditindaklanjuti oleh pemko ,’ungkap Subandi
Subandi mencontohkan salah satu point rekomendasi yang perlu segera ditindak lanjuti adalah berkenaan dengan kualitas tenaga pendidikan. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti maka perlu duduk bersama antara pihak DPRD dengan pemerintah kota melalui SOPD terkait
“Terutama kita membahas anggaran pendidikan. Memang saat ini alokasi anggaran pendidikan sudah dirasa cukup besar. Hanya saja masih perlu ditambah lagi terutama untuk mendukung para pendidik agar mampu meraih sertifikasi profesi, kompetensi maupun sertifikasi yang dipersyaratkan sebagai tenaga pendidik profesional,”cetusnya.
Memang kata Subandi bila melihat ukuran kualitas tenaga pendidik di Kota Palangka raya saat ini cukuplah baik. hanya saja mengacu dari reklomendasi LHP BPK, masih ada yang kurang terutama dari segi penguatan kependidikan guru agar lebih berkompetensi. Sebab itulah, DPRD kota dia, mendorong pemerintah kota agar dapat membantu para guru untuk dapat memenuhi standar kependidikan yang diharapkan tersebut.
Selain itu lanjut Subandi, poin rekomendasi penting lainnya yang perlu ditindaklanjuti, adalah berkenaan dengan pemerataan guru, penambahan guru honorer, kepala sekolah maupun pengawas, serta bagaimana upaya pemerintah kota untuk terus memberikan penilan kinerja guru, kepala sekolah maupun pengawas, termasuk mempedomi peningkatan standar komptensi
“Seluruh hasil pemeriksaan yang dilkaukan oleh BPK-RI tersebut merupakan salah satu upaya percepatan untuk mewujudkan kemajuan pendidikan di kota Palangka Raya dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntable dalam pengelolaan anggaran pendidikan”, jelasnya.
Adapun Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio pada saat menghadiri paripurna tersebut dalam penyampaiannya mengatakan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan perundang-undangan t, maka sangat diperlukan adanya komitmen yang utuh antara pemerintah kota dengan DPRD, agar kebijakan untuk memajukan pendidikan di kota ini menjadi kebutuhan yang utama, Dikatakan Mofit sebagai upaya mendukung memajukan pendidikan, maka salah satu dari upaya itu adalah memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
“Tidak bisa dipungkiri, guru memegang peranan utama dalam membentuk karakter anak didik, perannya tidak bisa digantikan oleh tekhnologi canggih. Begitu besarnya arti guru, maka sudah selayaknya perhatian besar diberikan,”tuturnya.
Perhatian tersebut lanjut Mofit dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada para pendidik dengan berbagai peluang, salah satunya bagaimana guru mampu meraih sertifikasi profesi guna memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, termasuk dukungan akan penghasilan atas kebutuhan hidup. Bila itu terpenuhi, maka guru dapat memiliki kemampuan profesional dalam mengembangkan potensi peserta didik.
“Berkaitan dengan LHP BPK RI, maka kedepan pemko akan menindaklanjuti dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan,”tutupnya.(krn/sog)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!