Petani Pulpis Butuh Solusi Terkait Kebijakan Ladang Tanpa Bakar

PULANG PISAU, GK- Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), H. Maruadi mendesak kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait laranga

Gubernur Tinjau Padi Siap Panen di Food Estate
Pemprov Kalteng Disarankan Mendirikan Perusahaan CPO Milik Daerah
LDW Minta Kejati Serius ‘Pelototi’ Dugaan Korupsi Multiyears di Barsel

PULANG PISAU, GK– Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), H. Maruadi mendesak kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait larangan pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan. Hal itu merupakan inti reses yang mereka lakukan.“Adanya larangan pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan di Kecamatan Maliku dan Pandih Batu membuat mengusulkan solusi agar bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini adanya kebijakan pembakaran kawasan lahan khusus untuk bertani padi,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar ini, Kamis (26/11/2016).

Maruadi, dari daerah pemilihan (dapil) III yang meliputi Kecamatan Maliku dan Pandih Batu mengatakan, kebijakan itu penting. Pasalnya dibutuhkan solusi segera berupa kebijakan yang membolehkan melakukan pembakaran khusus di wilayah pertanian tanaman pangan.

Hal ini kata dia, untuk menjawab kebutuhan para petani yang berpindah-pindah atau disebut padi tahunan. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa mengadakan bahan herbisida atau untuk membuka lahan dengan tidak membakar dan mengusulkan ketersediaan traktor.

Selain itu untuk memperlancar usaha pertanian dalam hal ini adanya jalan usaha dari masyarakat yang telah diusulkan oleh kelompok tani di Maliku Desa Mulya, Desa Tahai Jaya, dan Desa Tahai Barat.

Kemudian untuk mempermudah akses jalan, terutama jalan antar desa, jalan menuju Tahai Jaya dan pelebaran Jalan Maliku Permai-Maliku Mulya dan pembuatan box culvert antar desa di lingkungan wilayah Kecamatan Maliku dan Pandih Batu serta jalan-jalan antar desa di kedua wilayah kecamatan tersebut.

Sementara itu perwakilan dapil 2 mencakup Kecamatan Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Kahayan Tengah, dan Banama Tingang yang juga Ketua Komisi I DPRD Pulpis, Gunawan menyebutkan, terkait larangan ini warga saat ini kesulitan untuk berusaha. Khususnya padi gunung dan jagung.

Untuk itu sangat diperlukan adanya solusi berupa pengecualian pembakaran bagi kawasan pertanian jenis tanaman padi.

“Masyarakat meminta pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah tentang larangan pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan serta meminta bantuan racun untuk para petani,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Masyarakat berharap tetap bisa melakukan aktivitas berkebun dan bertani pada lahan kering di kawasan itu. Hal ini cukup berat bagi mereka karena adanya kebijakan larangan pembakaran hutan, lahan, dan pekarangan oleh pemerintah,”tukasnya lebih lanjut.[noor/rny]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS:
error: Content is protected !!